Hak DPR dan Contohnya

Diposting pada

Hak-Hak DPR

DosenPPKN.Com– Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih dikenal dengan DPR merupakan salah satu insitusi agung yang menjadi pengawas lembaga eksekutif. Tugas dan wewenang DPR ini menjadi sarana masyarakat untuk ikutserta menyuarakan pendapat kepada pemerintah yang berkuasa.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Proses pemilihan DPR ini dilakukan selama 5 tahun melalui partai politik. Dalam pemilu setiap masyarakat berhak mencalonkan diri menjadi anggota DPR sepanjang ia memiliki terck record serta pengalaman baik untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Sampai saat ini untuk menjadi DPR hanya bisa dilakukan melalui Parpol yang disahkan lembaga yudikatif pada Tahun 2019 jumlah parpol yang ikutserta setidaknya ada 15, diantarnya PDI Perjuangan PKB, PBB, Gerindra, PAN, dan partai politik lainnya.

Hak-Hak DPR

Proses pemilihan DPR yang menjadi keterwakilah setiap provinsi di Indonesia, senantiasanya memiliki hak-hak paling utama yang bisa dilakukan kepada lembaga eksekutif. Hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

Hak Interpelasi

Pengertian hak interpelasi adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakannya yang penting dan dianggap strategis serta dapat berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan beregara.

Contoh pengunaan hak interpelasi DPR ini misalnya saja pertanggung jawaban akan tugas presiden yang mengakat Duta Pancasila. Meskipun proses pengangkat tersebut menjadi periogatif presiden serta wakilnya akan tetapi sebagai wakil rakyat DPR melakukan interpelasi agar mendapatkan keterangan serta alasan yang resmi.

Hak Angket

Hak angket DPR adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif untuk melakukan serangkaian observasi dan memutuskan tentang pelaksanaan peraturan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diduga hak ini erat kaitannya denga sikap ketertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh hak angket yang dipergunakan DPR dalam hal ini misalnya saja kewenangan pada beberapa waktu lalu untuk membubarkan KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi). Yang dinilai DPR selama ini banyak melanggar konsitusi Negara, seperti mendeskriminasi peran DPR dan penyadapan tanpa izin.

Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat DPR adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif untuk memberikan pendapat terhadap pemerintah mengenal kebijakan yang berdampak luar biasa disertai proses penyelesaiannya, hak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan angket.

Contoh penggunakan hak menyatakan pendapat yang telah dilakukan DPR misalnya saja tentang ketidaksetujuan terhadap kenaikan BBM yang telah diputuskan oleh lembaga legistatif. Sikap ini didapatkan DPR melihat keadaan masyarakat serta kemampuan seluruh warga yang diwakilinya.

Bahkan khusus untuk penggunaan hak menyatakan pendapat ini juga bisa dilakukan DPR dalam kebijakan Lembaga Legistatif di luar negri. Seperti saat melakukan tahapan perjanjian internasional ataupun ketika akan menindaklanjuti kerjasama internasional. Selengkapnya, baca; Kerjasama Internasional: Pengertian, Bentuk, Tujuan, dan Contohnya

Dari penjelasan tentang Hak DPR diatas penting pula diketahui bahawa institusi ini secara menyeluruh berwenang dalam pemilihan MPR tanpa harus meminta perstuan dari presiden atau masyarakat, dengan syarat segala tugas MPR dapat dijalankan sesuai proposinya.

Demikianlah tulisan tentang hak-hak DPR Republik Indonesia beserta contohnya. Semoga melalui tulisan ini bisa memberikan wawasan dan meningkatkan pengetahuan, untuk pembaca yang membutuhkan materi sistem “pemerintahan” di Indonesia. Trimakasih,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *