Fungsi Birokrasi di Indonesia dalam Berbagai Bidang

Diposting pada

Fungsi Birokrasi di Indonesia

Istilah birokrasi dalam sistem pemerintahan sejatinya mengandung arti pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer yang berada dalam satu lembaga/dewan. Birokrasi ini diangkat untuk melayani kepentingan umum atau melakukan pengabdian kepada raja dalam memberikan layanan kepada masyarakat, agar kemudian kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dapat mengena atau terealisasi maka disusunkan strukturan birokrasi sehingga disini peranan raja/pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bahkan dalam berbagai bentuk Negara maju, ataupun Negara berkembang sebagimana Indonesia terdapat susunan hiraki dalam birokrasi yang kesemuanya sejatinya mewujudkan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara.

Birokrasi

Pengertian birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, yang saling melakukan hubungan sosial dalam jenjang hiraki yang kompleks di bawah pembuat tugas atau peran stategis dimiliki secara legalitas.

Oleh karena itulah pada definisi ini, birokrasi adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan, bukan orang yang menjalankan tugas atas wewenang yang diberikan.

Sedangkan makna lain atas, definisi birokrasi ini. Antara lain;

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Definisi birokrasi terdiri dari beberapa makna yaitu:

  1. Pegawai bayaran yang menjalankan pemerintahan di mana sistem rekruitmennya tidak dipilih oleh rakyat.
  2. Pegawai negeri yang menguasai sistem pemerintahan.

Yahya Muhaimin

Makna dari birokrasi adalah keseluruhan apparat pemerintah, sipil, maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Fungsi Birokrasi

Berdasarkan pendapat Roskin, bahwa dalam sejatinya dalam pemerintahan modern terdapat birokrasi yang memiliki fungsi secara umum kepada masyarakat. Antara lain sebagai berikut;

Administrasi

Fungsi administrasi dari adanya birokrasi meliputi administrasi, pelayanan publik, pengaturan, perizinan serta pengumpul informasi. Melalui fungsi ini, birokrasi pada akhirnya mampu mengimplementasikan arti undang-undang yang telah disusun oleh lembaga legislatif.

Demikian pula bahwa, fungsi administrasi memiliki arti melaksanakan kebijakan umum negara yang mana kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan yang direncanakan. Sebagimana dalam hal ini terlihat untuk proses pengurusan izin ke Luar Negeri masyarakat Indonesia diharuskan membuat Visa di Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.

Pelayanan

Fungsi birokrasi yang amat penting ialah ditujukan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus yang bekerja untuk berbagai bidang. Misalnya saja untuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan yang lainnya.

Dalam hal inipula fungsi dalam arti layanan publik sangat terlihat di Indonesia untuk urusan birokrasi. Misalnya saja ketika sakit masyarakat diharuskan mempergunakan BPJS sebagai salah satu asuransi yang diyakini dapat saling membantu, antara orang yang sakit dan tidak.

Sedangkan dalam mengurusnya ketika sakit BPJS juga menyedikan birokrasi, yakni dengan membuat keterangan dari Puskesmas berupa surat rujuan kepada pihak Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS.

Pengaturan (Regulasi)

Fungsi regulasi dalam birokrasi dirancang guna mengamankan kesejahteraan masyarakat. Biasanya birokrasi dihadapkan pada dua pilihan yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah untuk memisahkan perlu adanya aturan-aturan yang dibuat agar kepentingan tersebut dapat diantisipasi suapay tidak terjadi penyimpangan.

Pengumpul Informasi

Fungsi pengumpul informasi yaitu berkaitan dengan apakah kebijakasanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau perlu membuat kebijakan baru yang harus disusun pemerintah berdasarkan keadaan faktual di masyarakat. Sehingga dalam hal inilah atas data-data yang didapatkan tersebut pemerintah secara langsung dalam melakukan penangan khusus yang memang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri.

Birokrasi bagi Masyarakat Indonesia

Implementasi atas penjelasan terkait dengan birokrasi di pemerintahan Indonesia kepada masyarakat misalnya saja atas kasus yang menimpa TKI di Luar Negeri, ketika mereka mengalami kekerasan atau mengalami permasalahan atas gaji yang tidak di bayarkan mereka secara langsung dapat melaporkan kepada KBRI.

Melalui perwakilan diplomatik tersebutlah pemerintahan Indonesia bisa melakukan penanganan yang benar sesuai dengan prosedur. Kewenangan diperoleh dari pengumpulan berkas sebelum dan sesudah TKI datang ke Luar Negri yang bisanya menyiapkan VISA, KTP, dan lain sebaginya.

Itulah tadi penjelasan dan pengulasan yang bisa diberikan kepada segenap pembaca terkait dengan fungsi birokrasi menurut para ahli secara umum yang ada di pemerintahan Indonesia. Semoga ulasan kali ini memberikan wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian. Trimakasih,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *