Contoh Kebijakan Publik di Masyarakat dalam Keseharian

Diposting pada

Kebijakan Publik di Masyarakat

Kebijakan publik merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bersama dengan tujuan yang telah disepakati. Biasanya, kebijakan publik juga digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, baik karena pertimbangan sistem pemerintahan sendiri maupun kritik dan laporan dari masyarakat.

Kebijakan Publik 

Kebijakan publik ditegaskan atas nama kepentingan publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Kebijakan publik dibuat terstruktur oleh pemerintah mulai dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.

Kebijaan publik memiliki arti keputusan yang dibuat oleh negara, pemerintah atau instansi tertentu dalam mengatasi masalah yang direalisasikan untuk sebuah tujuan berdasarkan ketentuan hukum. Kebijakan publik terdiri dari beberapa jenis yaitu kebijakan formal (perundang-undangan, norma hukum, regulasi), kebiasaan umum lembaga politik (SOP instansi), pernyataan pejabat publik dalam forum politik, serta perilaku pejabat publik.

 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Ahli

Berikut adalah pendapat ahli mengenai pengertian kebijakan publik:

Irfan Islamy

Definisi dari kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik berupa penetapan tindakan pemerintah.

Tidak hanya dinyatakan atau ditetapkan, namun kebijakan publik juga dilaksanakan dalam bentuk nyata. Selain itu, fungsi kebijakan publik yang bisa dilaksanakan maupun tidak oleh pemerintah didasarkan atas alasan tertentu. Pada intinya, kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan anggota masyarakat.

James Anderson

Pengertian dari kebijakan publik adalah langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi.

Kebijakan publik memokuskan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan bukan apa yang diusulkan atau tujuan dibuatnya. Kebijakan publik berbeda dengan keputusan pilihan alternatif untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Carl I. Friedrick

Pada hakikatnya, fungsi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah pada lingkungan tertentu disertai dengan hambatan serta peluang yang ada serta memanfaatkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang ada harus sesuai dengan arti nilai-nilai dalam masarakat agar mudah dalam pengimpletasiannya.

Thomas R. Dye

Definisi kebijakan publik adalah merupakan perwujudan tindakan, bukan hanya merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik.

Pilihan pemerintah untuk tidak melaksanakan sesuatu juga merupakan salah satu kebijakan publik. Hal ini dikarenakan jika tidak melakukan sesuatu juga memiliki dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Contoh Kebijakan Publik

Adapun untuk beragam bentuk pengamalan dalam contoh kebijakan publik yang ada di Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain;

  1. Keputusan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan

Ketika anggota parlemen (DPR) mengeluarkan undang-undang Kekerasan Terhadap Perempuan berarti merupakan tindakan yang membentuk kebijakan publik. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada prioritas untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

  1. Pemerintah menaikkan UMR (Upah Minimum Regional)

Banyak terdapat tuntutan dari para buruh mengenai gaji yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang semakin banyak dan mahal.

Terdapat unjuk rasa kepada perusahaan maupun kepada pemerintah. Sehingga untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka pemerintah menyepakati kebijakan untuk menaikkan UMR sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten masing-masing.

  1. Tidak Diberikannya Surat Ijin Mendirikan Usaha

Pemerintah tidak memberikan ijin kepada pemilik modal untuk mendirikan bangunan dan perusahaan di suatu kota. Terdapat penolakan dan protes dari masyarakat karena perusahaan atau pabrik yang akan didirikan dapat mencemari lingkungan tempat tinggal mereka.

Selanjutnya pemerintah melakukan uji AMDAL yang ternyata pabrik tidak memenuhi ijin AMDAL. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah tidak memberikan ijin untuk perusahaan atau pabrik didirikan di tempat tersebut.

  1. Pemasangan Lampu Lalu Lintas Baru

Pemasangan lampu lalu lintas sudah ditentukan oleh pemerintah kota masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat jalan yang semakin padat lalu lintas dan banyak terjadi kecelakaan. Oleh karena banyak saran dan laporan dari masyarakat untuk pemasangan lalu lintas di daerah tersebut, maka pemerintah melakukan tinjauan untuk segera memasang lampu lalu lintas baru.

  1. Pembangunan Tol

Ketika ingin membangun tol pada suatu wilayah. Pemerintah sudah memikirkan banyak pertimbangan dari berbagai pihak. Baik masyarakat, pejabat dan instansi-instansi lain.

Kebijakan pembangun tol melibatkan peran serta masyarakat agar merelakan tanah yang biasanya mereka tinggali untuk dijadikan jalan tol. Sesuai dengan hak sosial atas tanah, maka mau tidak mau masyarakat harus merelakannya dan mendapatkan ganti rugi.

  1. Penetapan Tarif Parkir

Pemerintah kota berhak menentukan tarif parkir unuk kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan besar. Penurunan atau peningkatan tarif parkir disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Ketika pemerintah kota telah menentukan tarif parkir, maka pemungut biaya parkir juga tidak boleh mengubah sendiri tarif parkir bahkan memungut sendiri parkir tanpa ijin (pungutan liar).

  1. Penetapan Pajak Progresif

Pemerintah menetapkan arti pajak benda yang satu dengan benda yang lain berbeda sesuai dengan harga dan kriteria yang sudah ditentukan. Semakin mahal dan semakin tinggi spesifikasinya, maka pajak atas benda juga semakin tinggi. Begitu pula pajak penghasilan, semakin tinggi penghasilan seseorang, maka jenis pajak yang ditanggung juga semakin tinggi.

  1. Pemberian Dana BOS

Pemerintah pusat memberikan dana BOS bagi siswa di sekolah. Berdasarkan kebijakna yang telah dikeluarkan, setiap siswa mendapatkan sejumlah dana yang sama dan dugunakan serta dikelola sekolah untuk biaya operasional sekolah mereka. Tujuannya adalah untuk meringankan biaya pendidikan masyarakat.

  1. Kebijakan Ujian Nasional

Mulai dari jaman dulu hingga sekarang, kebijakan pemerintah mengenai sistem pendidikan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Ujian nasional biasanya menggunakan sistem ujian tulis, Sekarang berubah menjadi ujian berbasis komputer. Selanjutnya terdapat wacana bahwa ujian nasional akan segera dihapuskan. Pada dasarnya, semua keputusan yang diambil didasarkan atas banyak peritimbangan.

  1. Pengadaan Even Kota

Pemerintah kota memiliki kebijakan untuk mengadakan festival kota yang ditetapkan setiap tahun sekali atau setiap peridoe tertentu. Pemerintah kota juga memiliki arti hak untuk tidak memberikan ijin atas acara yang akan dilaksanakan di kotanya.

  1. Pemberian Subsidi Sembako

Kebijakan pemberian subsidi sembako ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Namun, pelaksanaannya banyak masyarakat mampu yang bisa mendapatkan subsidi. Maka dari itu, pemerintah melakukan evaluasi kebijakan di mana hanya orang tertentu yang bisa menebus dan mendapat subsidi sembako.

  1. Penetapan Jam Belajar

Terdapat kebijakan dari pemerintah kabupaten/kota mengenai jam siswa harus belajar di rumah. Misalnya jam 20.00-22.00 WIB. Selama itu, siswa tidak diperkenankan untuk bermin di luar rumah, hal ini dilakukan agar para pelajar yang tinggal di lingkungan sekolah bisa fokus dalam proses belajarnya.

  1. Penetapan Jam Kerja

Jam kerja di Indonesia adalah delapan jam. Apabila terdapat pekerja yang melebihi jam, maka akan dihitung lembur. Tujuan penetapan jam kerja adalah melindungi hak-hak yang ada dalam pekerja sehingga meraka bukan hanya di tuntut dalam makna kewajibannya saja.

  1. Perbaikan Jalan

Terkadang masyarakat memberikan kritik dan laporan kepada pemerintah mengenai kerusakan jalan. Kemudian pemerintah berusaha mengatasinya. Melakukan perencanaan hingga mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan jalan yang memang sudah seharusnya menjadi salah satu arti layanan publik.

  1. Penerapan Sistem Ganjil Genap pada Kendaraan

Upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta menggunakan sistem ganjil genap. Plat ganjil diperkanankan melintasi daerah A pada hari-hari tertentu. Begitu sebaliknya, plat nomor genap hanya bisa melewatinya pada waktu tertentu juga.

  1. Penetapan Tarif Bea Cukai

Penetapan tarif bea cukai rokok meningkat. Tujuannya adalah menekan jumlah perokok dengan menaikkan harga rokok.

  1. Penerapan Sistem E-Government

Pemerintah memutuskan menggunakan sistem e-government di kotanya. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung sistem e-governemnt. Mulai dari penggunaan website di setiap instansi pemerintahan, penyediaan layanan aduan online, dan pelatihan IT bagi semua pejabat dan pegawai pemerintahan.

  1. Peneraan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru

Kebijakan sistem zonasi bertujuan untuk menghapuskan kesenjangan dalam pendidikan dengan menghapuskan sekolah favorit. Selain itu, sistem zonasi digunakan untuk memudahkan siswa menjangkau sekolah terdekat dan membantu sekolah untuk memahami karakteristik siswa di lingkungan yang sama.

  1. Pembangunan Tanggul

Setiap pembangunan dan perbaikan kecil di kota/kabupaten merupakan agenda dari kebijakan publik. Untuk meminimalisir dampak banjir, maka pemerintah mencanangkan pembangunan tanggul di berbagai titik.

  1. Subsidi Gas Elpiji

Kebijakan publik mengenai gas terkait dengan subsidi gas dengan berat 3 kg untuk warga dengan ekonomi bawah. Namun, pemerintah  harus mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut karena banyak orang yang mampu secara ekonomi, namun tetap menggunakan gas berat 3kg tersebut.

  1. Dana Desa

Dana desa adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan pembangunan secara menyeluruh untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Manfaat dana desa ini selain menunjang dalam pendidikan juga menunjang dalam segi kesehatan, infrastruktur, dan lain sebaginya.

Itulah tadi beragam penyebutan yang bisa kami berikan kepada segenap pembaca terkait dengan materi contoh-contoh kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Semoga memallui artikel ini memberikan wawasan dan juga pengetahuan. Trimakasih,

Daftar Pustaka
  • https://eprints.uny.ac.id/8530/3
  • https://examples.yourdictionary.com/examples-of-public-policy.html
Gambar Gravatar
Guru PPKn Alumni Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Kampus Negeri Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *