Sistem Pemerintahan Parlementer: Pengertian, Ciri, Kelebihan & Kekuarangan

Diposting pada

Pengertian, Kelebihan, kekuarangan, ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang ada di dalam negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya ialah Inggris, Malaysia, dan negara lain. Sistem ini menaisme kepemimpinan negara lebih peran demokrasi parlemen dibandingkan dengan presiden.  Oleh karena itulah artikel ini mengulas tentang pengertian sistem pemerintahan parlementer, ciri, kelebihan, dan kekurangannya.

Sisitem Pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah mekanisasi pengorganisasian dewan negara yang diberikan tugas berbeda dalam setiap lembaga-lembaga terkait penguasaan insitusi dalam rangka memberikan perlindungan kepada kaum minoritas dan mayoritas (masyarakat) di negaranya.

Dalam definisi sistem pemerintahan ini dapatlah disimpulkan bahwa sejatinya pemrintah yang dilakukan sebuah negara akan sesuai dengan kondisi budaya, lingkungan, kepercayaan, dan kehidupan setiap masyarakat dengan durasi waktu tertentu.

Sistem Pemerintahan Parlementer

Salah satu jenis pengorganisasian yang ada dalam lembaga negara, ialah pemerintahan parlementer. Budaya pemerintahan ini memberikan mandat kepada parlemen yang lebih besar dalam sebuah kabinet. Parlemen mempunyai tugas menenutukan kabinet dan mengangkat perdana menteri. Oleh karena itulan posisi parlementer lebih besar daripada tugas presiden dan wakilnya.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Pengertian sistem pemerintahan parlementer adalah pengorganisasian yang melatkan posisi kepala negara sebagai simbol dari segenap kebijakan, karena yang mengurusi pemerintahan adalah dalam mekanisasi pengambilan keputusan adalah perdana menteri.

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan berada di tangan kabinet. Kabinet dalam membuat kebijakan harus berbentuk peraturan negara yang ditandatangani oleh kepala negara. Peraturan negara yang dibuat kabinet juga harus ditandatangani oleh menteri dan perdana menteri.

Komposisi tersebut dilakukan lantaran menteri dan perdana menterilah yang bertanggung jawab segala kebijakannya terhadap cabinet, yang posisinya turut menandatanganinya kepala pemerintahan dalam peraturan negara disebut contrasign.

Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Karakteristik yang menjadi ciri khas dari bentuk sistem pemerintahan parlementer secara umum, antara lain adalah sebagai berikut;

Kepala Negara

Ciri pertama yang ada dalam pemerintahan parlementer posisi kepada negara sejatinya diberikan kepada salah seorang raja atau ratu yang biasanya kekuasaan didapatkan pada garis keturuanan yang dipercayai masyarakat sebagai “penguasa”.

Kepala Pemerintahan

Ciri selanjutnya dalam pemerintahan parlementer posisi kepada pemerintahan diberikan kepada perdana menteri yang memiliki hak otoritas untuk melakukan hubungan internasional atau tahapan perjanjian internasional di dalam dan luar negri.

Posisi Presiden Terbatas

Hal yang mencolok pada pemerintahan parlementer ialah tugas presiden terbatas pada wilayah-wliayah tertentu. Misalnya hanya sebagai penasehat Perdana Mentri ataupun dijadikan dewan pertimbangan dalam melakukan kegiatan kegegaraan.

Seumur Hidup

Menjadi salah satu ciri pemerintahan parlementer jabatan kepala negara yang diberikan kepada masyarakat, baik dengan nama presiden atau ratu ialah seumur hidup. Tanpa adanya pemilihan demokrasi, hal ini mengindikasikan bahwa posisinya tidak akan pernah bisa digantikan.

Hak Perdana Mentri Lebih Besar

Menjadi ciri dalam pengorganisasian negara ini ini, hak diberikan kepada perdana mentri jauh lebih besar dibandingkan dengan presiden. Perdana mentri bisa mengubah kebijakan negara berdasarkan persetuan lembaga legistatif tanpa adanya persetuan sebelumnya dari kepada negara (presiden).

Pemilihan Pemerintah

Dalam proses pemilihan yang dilakukan, posisi pemerintah (perdana mentri) bisa dilakukan secara demokrasi parlementer dengan langsung dipilih oleh rakyat. Akan tetapi bisa juga dengan langsung dilakukan pemilihan oleh lembaga legistatif saja.

Dari penjelasan tentang ciri sistem pemerintahan parlementer diatas, sejatinya sangatlah berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial. Misalanya saja tentang sejumlah kelebihan dan kekuarangan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli, salah satunya S.L. Witman dan J.J Wuest yang mengemukakan kelebihan dan kekuarang dari pemerintahan parlementer.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer

Kelebihan dari pola pemerintahan dengan sisitem parlementer yang terjadi pada negara-negara di dunia, antara lain sebagai berikut;

  1. Pembuat kebijakan yang akan dilakukan dapat dengan mudah ditangani oleh pemerintah hal ini terjadi lantaran akan ada penyesuaian pendapat satu koalisi partai pemenang, yang dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif.
  2. Kelebihan pemerintahan parlementer adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh parlemen sehingga eksekutif berhati-hati dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.
  3. Keunggulan lainnya dalam pola pemerintahan parlementer posisi pertanggungjawaban eksekutif langsung diberikan kepada parlemen, bukan kepada rakyat.

Kekurangan Sistem Parlementer

Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer, antara lain adalah sebagai berikut;

  1. Posisi yang diberikan amanah kepada eksekutif sangat rentan digoyahkan karena tergantung pada suara mayoritas pendukung di cabinet yang menjadi pemenang dalam proses Pemilan Umum.
  2. Parlemen seolah-olah akan menjadi saluran pengkaderan bagi para pejabat eksekutif, yang akan merebut kekuasaan tanpa aa campur tangan pemerintah.
  3. Kabinet yang dibentuk dapat mengendalikan parlemen. Hal ini dikarenakan anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dan partai mayoritas sehingga kabinet bisa menguasai parlemen.
  4. Kelangsungan yang diberikan pada kedudukan kabinet tidak bisa ditentukan karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

Dari penjelasan tentang pengertian pemerintahan parlementer, ciri, kelebihan, dan kekurangannya diatas, pada dasarnya dapatlah disimpulkan bahwa pola aturan yang menjadi pegangan dalam organisasi kenegaraan ini lebih condong kekuasaan dipegang oleh lembaga legistatif daripada lembaga eksekulif. Hal inilah menunjukan bahwa setiap pemerintahan dengan parlementer seringkali mengalami kericuhan yang tidak seimbang.

Contoh Pemerintahan Parlementer

Sebagao contoh tentang sistem pemerintahan parlementer, misalnya saja di Malaysia yang beberapa waktu lalu terjadi perubahan perdana mentri yang terjadi karena adanua mosi tidak percaya dari parlemen kepada kabinat. Hal ini terjadi lantaran Perdana Mentri Malaysia dianggap melakukan korupsi yang merugikan negara.

Atas kondisi inilah sejak saat itu seluruh kebijakan dan program berubah dalam waktu itu juga, meskipun demikian yang menjadi keuntungannya Perdana Mentri dan Parlement yang ada di Malaysia saat ini dalam satu koalisi pemenang, sehingga kebijakan bisa cepat diatasi.

Demikianlah serangkaian tulisan tentang pengertian sistem pemerintahan parlementer, ciri-ciri, kelebihan, dan kekuarangannya. Semoga melalui tulisan ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman bagi segenap pembaca yang mencari refrensi tentang “sistem pemerintahan”. Trimakasih,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *