Kebijakan publik adalah panduan berprinsip untuk tindakan yang diambil oleh cabang lembaga eksekutif administratif negara sehubungan dengan kelas masalah, dengan cara yang konsisten dengan hukum dan kebiasaan kelembagaan.
Landasan kebijakan publik terdiri dari undang-undang dan peraturan konstitusi nasional. Substansi lebih lanjut mencakup interpretasi yudisial dan regulasi yang umumnya disahkan oleh undang-undang. Kebijakan publik dianggap kuat ketika menyelesaikan masalah secara efisien dan efektif. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai fungsi kebijakan publik bagi masyarakat dan contohnya.
Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah cara di mana sistem pemerintahan mempertahankan ketertiban atau memenuhi kebutuhan warganya melalui tindakan yang ditentukan oleh konstitusi.
Jika definisi ini kedengarannya kabur atau membingungkan, kemungkinan karena kebijakan publik umumnya bukan hal yang nyata, melainkan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan undang-undang, mandat, atau peraturan yang ditetapkan melalui proses politik.
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian kebijakan publik adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang diputuskan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Adapun definisi kebijakan publik menurut para ahli, antara lain sebagai berikut;
- Carl Frederich, Carl Frederich mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada
- David Easton, David Easton mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan pengaruh dan aktiitas pemerintah.
- Thomas R. Dye, Pengertian kebijakan publik adalah kesimpulan yang dijalankan oleh sistem pemerintahan presidensial/parlementer yang terjadi perbedaan dengan das sein (seharusanya) dan das solen (kenyataan) yang dilakukan.
Fungsi Kebijakan Publik
Fungsi mengarah kepada manfaat yang didapat selama tahap-tahap kebijakan publik dilaksanakan, baru dilaksanakan setengah atau malah belum berjalan. Fungsi kebijakan publik dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Namun secara umum fungsi kebijakan publik bagi masyarakat dapat dituliskan sebagai berikut;
Ketertiban
Fungsi kebijakan publik adalah menjamin ketertiban dalam negara atau dalam daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan dibuat. Disebabkan terdapat beberapa hal di mana ketertiban tidak berjalan tanpa adanya kebijakan publik.
Melindungi Hak-Hak Masyarakat
Banyak kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat. Terutama adalah arti hak asasi manusia. Kenapa mesti diatur, karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama. Bila tidak ada pengaturan dan setiap orang ingin bebas melakukan haknya tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi. Tujuan pertama, yaitu ketertiban tidak terlaksana.
Ketenteraman dan Perdamaian
Fungsi menyeluruh kebijakan publik dibuat adalah untuk ketenteraman dan perdamaian masyarakat dan semua warga negara yang ada. Kebijakan publik tidak memihak satu golongan manapun. Semua contoh kebijakan publik yang dikemukakan adalah demi ketenteraman dan perdamaian. Meskipun terkadang berbeda yang dipahami masyarakat.
Kesejahteraan Masyarakat
Fungsi kebijakan publik secara nasional yaitu kesejahteraan masyarakat. Ini tercantum dalam pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Fungsi yang sepertinya menjadi tujuan semua negara berdiri. Kebijakan publik adalah alat mencapai tujuan tersebut.
Menjamin Hak Asasi
Fungsi lain dilaksanakannya kebijakan publik yaitu menjamin pelaksanaan hak asasi. Fungsi ini bertujuan agar setiap orang dapat terpenuhi hak asasinya dan tidak ada yang tertindas karena orang lain melanggar hak asasinya. Apalagi seseorang menuntut hak asasi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain.
Menyelenggarakan Administrasi dan Urusan Tata Usaha
Kebijakan publik berfungsi untuk menyelenggarakan administrasi dan urusan tata usaha. Semua kebijakan publik akan dicatat, sehingga jelas pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya untuk kemudian dievaluasi.
Bila tidak ada kebijakan publik, seorang pimpinan bisa saja mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, namun itu tidak bisa dijadikan aturan atau ketentuan karena tidak tercatat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat.
Tujuan Bidang Tertentu
Kebijakan publik dalam hal tertentu, dibuat untuk tujuan tertentu misalnya ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Contoh kebijakan ini adalah dibentuknya Badan Pembina Pendidikan Pancasila. Tujuan kebijakan ini adalah menyelamatkan ideologi pancasila, yang dirasakan pemerintah telah mulai berkurang dipahami oleh masyarakat dan generasi muda.
Petunjuk Program Kegiatan
Dalam mencapai tujuan tentu ada rencana untuk kegiatan. Sebuah rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kebijakan publik ini ibaratnya menjadi petunjuk dan rambu dalam mencapai tujuan kegiatan. Ada beberapa hal yang tidak tercantum dalam rencana kegiatan.
Dengan adanya kebijakan publik, masalah yang terjadi di tengah akan disesuaikan rambu kebijakan publik yang dibuat.
Arahan Kepada Pelaksana
Kebijakan publik dibuat sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Contohnya adalah kebijakan menaikkan harga BBM, kebijakan pembangunan jalan tol Pantura, dan sebagainya. Semua itu dibuat sesuai masalah atau perkembangan yang ada.
Tol Pantura berfungsi untuk mengatasi kemacetan, khususnya di saat menjelang mudik Idul Fitri. Pembuatan kebijakan ini menjadi arahan kepada pelaksana di lapangan. Kebijakan akan menentukan kapan pekerjaan harus selesai. Pelaksana akan mencari jalan bagaimana agar pekerjaan dan program selesai tepat waktu.
Mengatur Alokasi Sumber Daya
Sumber daya dalam kehidupan manusia terbagi menjadi dua jenis, yakni SDA dan SDM yang kesemuanya dikelola haruslah dengan perencanaan yang matang. Termasuk dalam koredor ini sendiri finansial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Mengatasi Masalah Sosial
Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan tujuannya adalah untuk mengatasi bermacam masalah-masalah sosial yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu keputusan yang dilakukan oleh sistem pemerintahan akan senantiasanya berdasarkan masalah yang berkembang.
Tindakan Mengarah pada Tujuan
Dikeluarkannya proses kebijakan publik oleh penguasa akan senantiasanya memberikan panduan pada bentuk pengarahan kerja, hal ini sejalan dilakukan agar sejalan dengan beragam contoh identitas nasional dalam kehidupan masyarakatnya.
Contoh Kebijakan Publik
Contoh kebijakan publik di masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, antara lain sebagai berikut;
Jalur Bus Kota/Antar Kota
Kebijakan publik adalah kebijakan dalam mengatur jalur bus dalam kota dan antar kota. Bila tidak diatur demikian, maka di jalan bus atau angkutan umum lain bebas melalui jalan mana saja. Selain itu, penumpang pun bingung karena tidak jelas harus menunggu di bagian mana.
Ditambah lagi antar sesama bis dan angkutan kota yang bentrok disebabkan rebutan trayek, walaupun rejeki sudah ada yang mengatur. Banyak hal di lapangan yang dapat terjadi dan tak terduga. Terlebih juga kebijakan ini dibuat untuk menghindari kemacetan yang mungkin saja terjadi jika banyak bus dan angkutan kota berkumpul pada satu titik.
Pedagang Kaki Lima
Contohnya lagi adalah kebijakan mengatur pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan. Trotoar merupakan bagian yang dipergunakan untuk pejalan kaki bukan untuk berdagang. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari keramaian lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Adanya pelarangan berjualan di trotoar, maka hak pejalan kaki sebagai bagian dari masyarakat terlindungi. Sementara bagi para pedagang kaki lima diberi tempat khusus, sehingga haknya untuk mencari penghidupan yang layak tidak terabaikan.
Menaikkan/Menurunkan BBM
Contoh lainnya adalah kebijakan dalam menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi BBM. Kebijakan ini sebenarnya dilaksanakan untuk menyelamatkan masyarakat dari kelangkaan BBM. Dengan menaikkan harga, masyarakat diharapkan berhemat dalam pemakaiannya.
Masyarakat yang terlanjur biasa naik kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum yang lebih layak. Kenaikan harga BBM juga mengandung arti pemerataan yaitu masyarakat yang lebih mampu harus membayar lebih pada BBM jenis tertentu. Sepanjang pengunaan dan hasil dana kebijakan publik ini transparan dan sesuai dengan kesepakatan.
Demikian artikel tentang fungsi kebijakan publik dan contohnya. Ketika telah memahami fungsi kebijakan publik, hendaknya setiap warga negara tidak menghakimi kebijakan yang dianggap merugikan tanpa melihat latar belakangnya. Kebijakan publik juga diarahkan dalam rangka upaya menjaga keutuhan NKRI kita tercinta. Sekian postingan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
