Pemerintahan menjadi salah satu simbul ideologi yang diterapkan dalam setiap organisasi kenegaraan. Dimana untuk setiap bangsa yang berdauat secara de jure dan de facto memiliki sistem yang berbeda dalam meletakan lembaga eksekutif dan legistatifnya.
Salah satu yang dipergunakan oleh beberapa bentuk negara adalah sistem pemerintahan campuran atau yang dikenal dengan semi presidensial.
Sistem Pemerintahan Campuran
Sistem pemerintahan adalah serangkaian cara yang dilakukan setiap negara untuk memberikan hak dan wewenang kepada institusi kenengaraan dalam upaya memadukan beragam unsur dewan-dewan yang melakukan kebijakan, baik hubungan berkenaaan dalam negeri dan luar negri.
Adapun untuk sistem pemerintahan yang familiar dikalangan negarawan, selain sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial juga ada perpaduan diantaranya, yaitu pemerintahan semipresidensial atau (campuran).
Oleh karena itulah pada dasarnya sistem campuran ialah mengambil dan menggabungkan kebaikan dan sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer dan mengurangi kelemahan yang ada. Hal ini dikarenakan mekanisme yang terbentuk dan pengkajian sejarah beberapa negara.
Sistem pemerintahan campuran tidak dapat disatukan dengan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial karena sistem pemerintahan ini mempunyai ciri tersendiri. Artinya, sistem pemerintahan campuran memiliki substansi yang berbeda-beda dalam setiap negara.
Pengertian Sistem Pemerintahan Campuran
Sistem pemerintahan campuran adalah perpaduan sistem kenegaraan yang dilakukan antara parlementer dan presidensial. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh dua orang. Kepala negara tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, tetapi kepala negara bisa menjatuhkan secara tegas untuk menjatuhkan parlemen.
Pengertian Sistem Pemerintahan Campuran Menurut Para Ahli
Adapun definisi sistem pemerintahan campuran menurut para ahli antara lain;
- Bagir Manan, Sistem pemerintahan campuran adalah cara mengelolaan negara dengan lebih menonjolkan presidensial atau bisa lebih menonjolkan ke parlementer, dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Peranan ini tidak bisa disamaratakan antar negara, lantaran setiap negara memiliki budaya demokrasi yang berbda.
- I Made Pasek Diantha, Definisi sistem pemerintahan campuran adalah bentuk pengorganisasian negara dengan menonjolkan pada peranan parlemen untuk memilih mentri dan menentukan jabatan atas tugas presiden dalam konstitusi tertentu yang dianut negara.
Ciri Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Adapun karakteristik yang menjadi ciri sistem pemerintahan campuran, antara lain;
-
Jabatan Menteri Dipilih Parlemen
Kondisi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan semipresidensial ini lebih mendekatkan pada jabatan seorang mentri yang dipilih secara langsung oleh anggota parlemen, sehingga hal ini menyebabkan seluruh menteri tidak bisa satu koalisi.
-
Masa Jabatan Presiden Ditentukan Pasti dalam Konstitusi
Ciri sistem pemerintahan campuran untuk selanjutnya, ialah jabatan seorang lembaga legitatif yang diatur secara pasti dalam konsitusi yang berlaku di negaranya. Dalam kondisi ini tentusaja terjadi perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
-
Menteri Tidak Memiliki Tanggung Jawab (Parlemen atau Presiden)
Mentri yang menjabat dalam sisitem pemerintahan campuran dalam berbagai kebijakannya tidak bertangung jawab secara pada presiden ataupun lembaga legitatif. Hal ini mengindikasikan bahwa serangkaian prilaku mentri tertuju pada suksesi pembanguan dalam masyarakat, dan bertangung jawab sepenuhnya dengan rakyat.
Kelebihan Pemerintahan Campuran
Kelebihan yang diapatkan dari penerapan dalam pemerintahan campuran ini, antara lain;
-
Lebih Flasibel
Keunggulan dalam penerapan pemerintahan campuran lebih flaksibel pada pembagian tugas yang jelas, antara lembaga legistatif dan eksekutif. Hal inilah mengindikan peranan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri dalam setiap lembaga, sehingga bisa fokus pada progja kerjanya.
Pembentukan yang menjadi keunggulan dalam sistem pemerintahan campuran ialah memberikan fungsi lembih pada lembaga hukum (yudikatif) dalam mengawasi tindakan antar antar dewan negara yang melakukan penyimpangan dari harapan rakyat.
-
Berlanjutnya Kebijakan
Sistem pemerintahan campuran memberikan keuntungan untuk terus berlanjutnya kebijakan atau program-program yang dianut setiap lembaga negara. Hal ini terjadi lantaran dalam pemilihan lembaga legistatif dan eksekutif terdapat koaliasi yang berbeda sehingga diaranya keduanya akan terjadi pengawasan dari kebijakan sebelumnya.
-
Aturan yang Jelas
Keunggulan yang dimiliki oleh sisitem pemerintahan semipresidensial ialah aturan penerapan hukumnya yang jelas. Antar lembaga satu dengan lembaga lainnya, aturan ini dibuat dalam upaya mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang ada.
Kekuarangan Sistem Pemerintahan Campuran
Adapun untuk hal negatif yang tidak berkenan dengan pemerintahan campuran, antara lain;
-
Kebijakan Baru Akan Sulit
Penerapan dalam pemerintahan campuran untuk kebijakan baru akan terasa sangat sulit dilakukan bagi setiap lembaga negara, proses ini terjadi karena setiap dewan punya kepentingan dan tidak berasal dari koalisasi partai yang sama.
-
Komunikasi Antar Dewan Akan Panjang
Kekuarangan dalam penerapan pemerintahan campuran ialah komunikasi antar dewan yang dilakukan dengan sangat panjang, bentuk ini bisa menjadi kendala dalam berbagai kebikan-kebijakan yang mendesak dan segera auntuk diatas.
Contoh Negara Sistem Pemerintahan Campuran
Sebagai contoh tentang penerapan negara dalam pemerintahan campuran, ini misalnya saja;
-
Negara Prancis
Prancis menjadi bagian daripada negara pelopor penerapan sistem pemerintahan campuran. Di Perancis menteri yang diajabat oleh lembaga eksekutif dipilih oleh dewan parelement sesuai dengan prorsi atas kemenangan di pesta domokasi.
Sehingga sampai saat ini, untuk satu-satu negara yang menerpakan semipresidensial ialah Prancis yang Ibukota berada di Paris.
Dari penjelasan, dapatlah disimpulkan bahwa pola kekuasaan yang melekat kepada kepala negara atau kepala pemerintahan tergantung daripada penyelenggaraan pembagian tugas yang terjadi antar dewan negara. Bisa dilakukan mlalui demokrasi parlementer ataupun demokrasi persidensial.
Namun yang pastinya, dapat dikatakan bahwa sistem ini akan senantiasa menonjol kekuasaan yang berbeda antara kepala negara dan pemerintahan yang tidak bisa disamakan dengan sistem parlementer.
Demikianlah penjelasan mengenai pengertian sistem pemerintahan campuran (semipresidensial) menurut para ahli, ciri, kelebihan, kekuarangan, dan contohnya. Semoga melalui tulisan ini bisa dijadikan wawasan dan literasi mendalam bagi segenap pembaca sekalian.
