Soekarno sadar bahwa periode dalam arti demokrasi liberal menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang diajukan Soekarno disebut “Demokrasi Terpimpin”, yang berarti kembalinya UUD 1945 yang menetapkan tugas presiden yang kuat dengan kecenderungan otoriter. Sistem pemerintahan tersebut mulai diberlakukan pada tahun 1959.
Dia membubarkan parlemen dan menggantinya dengan yang baru di mana setengah dari anggota ditunjuk sendiri. Soekarno juga sadar akan bahaya bagi posisinya jika tentara menjadi terlalu kuat. Karena itu, ia mengandalkan dukungan PKI komunis untuk mengimbangi kekuatan tentara. Baik tentara dan PKI adalah anggota dari filosofi ‘Nasakom’-nya. Penerapan sistem demokrasi terpimpin tentunya membawa dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan karena banyak contoh tindakan penyimpangan yang terjadi pada masa itu.
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Itu adalah gagasan Presiden Sukarno, dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik. Soekarno percaya bahwa sistem demokrasi parlementer yang diterapkan selama periode demokrasi liberal tidak efektif karena situasi politik yang memecah belah Indonesia pada waktu itu.
Sebagai gantinya, Soekarno mencari sistem berdasarkan sistem diskusi dan konsensus desa secara tradisional, yang terjadi di bawah bimbingan para tetua desa. Dengan diperkenalkannya sistem ini, Indonesia kembali ke sistem presidensial dan Soekarno menjadi kepala pemerintahan lagi.
Sukarno mengusulkan konsep nasionalisme (‘nasionalism‘), agama (‘relogion‘), dan komunisme (‘communism‘) ke dalam konsep pemerintahan koperasi Nas-A-Kom (atau Nasakom). Tiga konsep tersebut diusulkan dengan tujuan untuk meredakan tiga faksi utama dalam politik Indonesia pada saat itu, yaitu tentara, kelompok Islam, dan komunis.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan yang kemudian hal ini diabtraksikan sebagai salah satu tindakan otoriter yang melanggar sila 4 Pancasila.
Pengertian Demokrasi Terpimpin Menurut Para Ahli
Adapun definisi Demokrasi Terpimpin menurut para ahli, antara lain:
- Soekarno, Menurut Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno berpendapat bahwa pengertian demokrasi terpimpin adalah sebuah bagian dari sistem demokrasi yang dalam hal memutuskan suatu perkara tersebut berpusat pada pemimpin negara.
- TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 Demokrasi terpimpin ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-asaskan pada makna musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.
Ciri Demokrasi Terpimpin
Ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut :
-
Dominasi kekuasaan presiden
Asaa yang dianut dalam demokrasi terpimpin ialah asas sistem pemerintahan presidensil, yaitu asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak tahun 1959, Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.
Hal tersebut memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet, karena presidenlah yang memimpin segala pergerakan pemerintahan sehingga bisa dengan mudah menyingkirkan peran-peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.
-
Peran partai politik dibatasi
Sistem partai politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mulai memudar, akibatnya peran parpol pun ikut memudar pada saat itu. Bahkan, keberadaan parpol tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di pemerintahan, tapi untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden.
Maka bisa dikatakan bahwa peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan. sehingga pada zaman pemerintahan Ir Soekarno prinsip demokrasi terpimpin tidak bertahan lama karena tidak cocok untuk negara Indonesia.
-
Peran militer semakin kuat
Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada saat itu mempunyai kekuasaaan yang sangat tinggi. Bahkan kedudukan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran.
Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik sebab adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut telah terjadi sejak tahun 1958 yang menyebabkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia. sehingga pada saat itu indonesia mengalami kehancuran pada sistem pemerintah.
Melalui berlakunya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan seperti DPR Gotong Royong (nama pada saat itu) pun dikuasai oleh kaum militer. Selain itu, beberapa anggota militer juga menjadi wakil rakyat pada tahun 1959, yang semakin menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan.
Beberapa peristiwa politik yang terjadi pada saat itu semakin memperkuat posisi milliter dan mengakibatkan militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia, dan juga ikut campur penuh pada urusan politik untuk menguasai negara.
-
Berkembangnya paham komunisme
Partai Komunis Indonesia atau PKI mengalami perubahan dominan ketika demokrasi terpimpin sebab adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI. Hubungan itu terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.
Ketika MPRS memberikan dukungan untuk menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, PKI pun turut mendukung. Melalui hubungan baik tersebut tidak heran jika paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.
-
Anti kebebasan pers
Peran pers sangat penting dalam sebuah bentuk negara yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Akan tetapi, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan untuk mengemukakan pendapat bagi melalui pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa.
Kebijakan tersebut mengakibatkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.
Faktor Pendorong Demokrasi Terpimpin
Terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya konsep demokrasi terpimpin diantaranya yaitu:
- Demokrasi liberal atau parlementer yang diterapkan di Indonesia sebelum tahun 1959 dinilai buruk dan menghambat rencana pembangunan negara
- UUD baru yang dibentuk oleh Badan Konstituante dinilai tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan bersama
- Banyak muncul gerakan separatis dan ingin mengambil kekuasaan. Gerakan tersebut dinilai mengancam keutuhan NKRI
- Persaingan tidak sehat antar partai politik
Dengan didasari oleh beberapa faktor yang mendukung munculnya demokrasi terpimpin, maka tercetuslah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya yaitu:
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950
- Berlakunya kembali UUD 1945
- Dibubarkannya konstituante
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Tujuan Demokrasi Terpimpin
Tujuan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin yaitu:
- Untuk menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia.
- Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.
Dampak Demokrasi Terpimpin
Diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia membawa dampak positif maupun negatif, antara lain:
-
Dampak Positif
Adapun untuk akibat positif dari adanya demokrasi terpimpin di Indonesia, antara lain;
- Negara bisa terhindar dari perpecahan yang terjadi dan krisis yang berkepanjangan.
- Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan.
- Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS.
-
Dampak Negatif
Sedangkan untuk akibat negatif adanya demokrasi terpimpin di Indonesia, antara lain;
- Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan.
- Memberlakukan Dwifungsi Militer sehingga Militer dapat ikut berpolitik.
Selain dampak negatif tersebut, sistem pemerintahan yang satu ini juga berdampak besar bagi situasi politik di Indonesia saat itu, yaitu adanya kepemimpinan kaum borjouis dan PKI membuat banyak masyarakat melakukan penolakan.
Dampak tersebut semakin diperparah oleh maraknya korupsi di kalangan birokrat dan militer menyebabkan pendapatan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan drastis. Bukan hanya itu, inflasi yang cukup parah juga terjadi sebagai akibat tidak stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia pada saat itu.
Contoh Demokrasi Terpimpin
Sejak sistem pemerintahan demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia pada tahun 1959, Presiden Soekarno yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara mulai melakukan upaya-upaya untuk membangun Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan.
Akan tetapi, dalam keberjalannya ternyata banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan pada saat itu. Penyimpangan tersebut tidak bisa ditolerir sebab merupakan bentuk penyimpangan terhadap dasar negara dan konstitusi tertinggi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
Berikut ini beberapa contoh penerapan demokrasi terpimpin di Indonesia, antara lain:
-
Masa jabatan presiden menjadi seumur hidup
Di dalam pasal-pasal UUD 1945, terdapat sebuah pasal karet yang menyatakan bahwa presiden mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali. Hal tersebut dijadikan celah oleh presiden Soekarno untuk mengeluarkan Tap MPR yang menjadi dalil bagi beliau untuk menjadi presiden RI seumur hidupnya. Akan tetapi, hal itu pun segera menimbulkan pergolakan di tengah masyarakat.
-
Penggunaan asas sentralisasi dalam penerapan otonomi daerah
Pada masa demokrasi terpimpin, pembangunan di tiap-tiap daerah mulai dilakukan. Hanya saja, otonomi daerah pada saat tersebut masih sangat terbatas sehingga daerah yang ingin mengembangkan daerahnya terbatasi oleh peraturan.
Kita tidak bisa menemukan penerapan dari asas desentralisasi, karena yang paling banyak diterapkan ialah asas sentralisasi, yaitu asas yang wewenang tertinggi untuk mengatur segala alokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara ada di tangan pemerintah pusat.
-
Sarana politik rakyat indonesia terbatas
Presiden Soekarno beserta partainya memiliki pengaruh yang sangat besar dan tidak bisa ditandingi pada saat itu. Hal tersebut mengakibatkan partai-partai politik lain, terlebih partai politik yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah memiliki pergerakan yang terbatas.
Saat mereka mengeluarkan kritik yang tidak disukai oleh pemerintah, maka bukan hal yang tak mungkin partai tersebut akan diberedel untuk membatasi warganya dalam mengikuti kontestasi politik dikancah negara yang ada pada wilayah masing-masing.
-
Penguatan peran militer dalam dunia perpolitikan Indonesia
Penguatan peran yang dimaksud dalam hal ini adalah peran para aktor dunia militer di Indonesia yang menjadi pelaku politik dalam mengurusi negara. Dwifungsi seperti itu bukanlah hal yang baik, sebab hanya akan menghasilkan tirani.
Itulah tadi kumpulan artikel yang memberikan bahasan kepada segenap pembaca terkait dengan pengertian demokrasi terpimpin menurut para ahli, ciri, tujuan, dampak, dan contohnya di Indonesia. Semoga memberikan referensi bagi semuanya, trimakasih.
