Pengertian Kebijakan Publik, Tujuan, Ciri, Fungsi, dan Contohnya

Kebijakan publik menjadi salah satu kalimat yang sering kita dengar dan sering dikaitkan dengan keputusan dari sistem pemerintahahan (penguasa). Dimana sebagian masyarakat memahami kebijakan publik identik dengan undang undang atau peraturan perundang-undangan yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah program.

Sementara itu, untuk membahas lebih lanjut artikel ini akan menuliskan tentang pengertian kebijakan publik, tujuan, ciri, fungsi, dan contohnya.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya menjadi peristilahan yang terdiri dari dua unsur kata, yakni kata “kebijakan” dan “publik”. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebaginya). Sedangkan publik secara kontekstual makna adalah umum.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan masyarakat untuk kepentingan bersama. Dimana dalam proses ini terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Adapun definisi kebijakan publik menurut para ahli, antara lain;

1. Robert Eyestone

Definisi kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun definisi ini terlalu luas karena tidak dapat menjelaskan secara spesifik mengenai kebijakan publik.

2. Thomas R. Dye

Pengertian kebijakan publik adalah kesimpulan yang dijalankan oleh sistem pemerintahan presidensial/parlementer yang terjadi perbedaan dengan das sein (seharusanya) dan das solen (kenyataan) yang dilakukan.

3. James Anderson

Arti kebijakan publik adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang diputuskan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Pengertian ini menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

4. Jon S.T. Quah

Kebijakan publik adalah seperangkat panduan yang juga mempunyai tujuan di masa yang akan datang dan dijadikan suatu kerangka bagi pemimpin politis untuk pembuatan keputusan sebagai wujud dari respon masalah yang terjadi di masyarakat dalam berbagai kemungkinan hambatan, seerti hambatan hukum, sumber daya dan kepastian.

Ini berarti bahwa kebijakan publik merupakan kerangka pengambilan keputusan oleh pemimpin politik untuk mengurangi masalah-masalah masyarakat yang diangap penting oleh pemimpin politik.

Dengan kata lain, hal yang tertuang dalam keputusan kebijakan mencerminkan keputusan komitmen  pemerintah.  Dengan demikian hal-hal yang tidak dianggap problematik oleh para pemimpin politik tidak akan masuk agenda kebijakan.

5. Richard Rose

Makna kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Tujuan Kebijakan Publik

Sekarang pertanyaannya, untuk apa kebijakan publik itu ada ? Apa tujuannya ? Melalui pembahasan pengertian kebijakan publik, kita sudah dapat mengidentifikasi tujuan diciptakannya kebijakan publik. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengatur Alokasi Sumber Daya

Sumber daya dalam kehidupan manusia terbagi menjadi dua jenis, yakni SDA dan SDM yang kesemuanya dikelola haruslah dengan perencanaan yang matang. Termasuk dalam koredor ini sendiri finansial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Mengatasi Masalah Sosial

Sejatinya kebijakan publik dilakukan oleh pemerintahan ialah untuk mengatasi beragam masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengen begitu keputusan yang dilakukan oleh sistem pemerintahan akan senantiasanya berdasarkan masalah yang berkembang.

3. Menjamin Hak Masyarakat

Kebijakan publik dilakukan oleh penguasa ialah untuk memberikan jaminan atas hak dan kewajiban warga negara (masyarakat). Dengan adanya kebijakan publik, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam bertindak. Masing-masing individu tidak boleh berlaku bebas semaunya sendiri karena ada peraturan yang mengikat. Selengkapnya, baca; Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

4. Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Tujuan dilakukannya kebijakan publik sesuai dengan amandemen 1945 ialah untuk memecahkan penyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan masyarakat, dengan begitu diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan mencapai kesejahteraan yang jauh lebih baik.

Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik memilik karakteristik tersendiri. Terdapat empat ciri–ciri kebijakan publik. Adapun keempat ciri-ciri kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut;

1. Tindakan Mengarah pada Tujuan

Dikeluarkannya proses kebijakan publik oleh penguasa akan senantiasanya memberikan panduan pada bentuk pengarahan kerja, hal ini sejalan dilakukan agar sejalan dengan identitas nasional dalam kehidupan masyarakatnya.

2. Keterkaitan

Ciri kedua, dalam pembentukan kebijakan ketrkaitan antara satu tindakan dengan tindakan yang lainnya. Melalui prosedur inilah setiap pemerintahan akan menimbah dengan pelan atas kebijakan yang diambilnya.

3. Prilaku Pemerintah

Karakteristik selanjutnya dalam prosedur pembentukan kebijakan umum dalam kehidupan masyarakat ialah selalu bersangkut paut dengan prilaku pemerintahan dalam mewujudkan tujuan yang sudah di cita-citakan oleh masyarakat.

4. Memiliki Bentuk Positif dan Negatif

Selanjutnya, dalam prosedur kebijakan publik dalam kehidupan masyarakat akan senantiasa berbentuk sikap yang positif atau negatif, kemungkinan ini totalitasnya terjadi, lantaran meliputi keputusan pemerintah dalam tindakan yang diperlukan.

Fungsi Kebijakan Publik

Fungsi dan tujuan merupakan dua hal yang berbeda, meskipun perbedaannya sangat tipis. Tujuan lebih mengarah terhadap hasil akhir sedangkan fungsi lebih mengarah  ke manfaat yang diperoleh selama tahap-tahap pembuatan. Adapun fungsi kebijakan publik yaitu sebagai berikut;

1. Menciptakan Ketertiban

Fungsi kebijakan publik ialah menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat, hal ini dilakukan demi kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan. Dengan adanya kebijakan publik, masyarakat dapat diatur dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jika tidak ada kebijakan publik maka sebuah negara akan tidak terkendali.

2. Menjamin Hak Asasi

Melalui kebijakan publik, tidak ada orang yang tertindas hak asasinya. Masing-masing individu tidak boleh bebas melakukan sesuatu di luar batas karena sudah terdapat peraturan yang mengikat.

3. Kerangka Untuk Melakukan Suatu Program

Kebijakan publik juga sebagai petunjuk para aktor politis dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan suatu program.

4. Menyelenggarakan Administrasi Dan Urusan Tata Usaha

Program-program hasil dari kebijakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dicatat sehingga jelas hasil dan tujuan untuk kemudian dievaluasi.

Contoh Kebijakan Publik

Dalam pembahasan ini sudah banyak yang dibahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan dan fungsi kebijakan publik. Namun dari pembahasan tersebut belum terdapat contoh sama sekali. Contoh kebijakan publik diharapkan mampu memperdalam lagi pemahaman mengenai kebijakan publik.

1. Kebijakan Publik dalam UUD 1945

UUD 1945 merupakan pedoman dari semua undang–undang dan peraturan perundan–undangan. Semua peraturan di bawahnya wajib berpedoman pada UUD 1945. Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mangatur hal-hal pokok untuk berjalannya kehidupan negara ini. Misalnya pasal 33 yang mengatur tentang hal pokok ekonomi, kemudian pasal 28 A-28 J mengatur tentang HAM dan masih banyak lagi di dalamnya.

2. Kebijakan Publik dalam Bentuk Produk Hukum Lain

Bentuk produk hukum lain yang dimaksud di sini adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undnag-undnag No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, melalui kebijakan ini, sumber daya air yang dimiliki oleh negara dapat digunakan dengan seefektif mungkin dan masih banyak yang lainnya.

1. Kebijakan dalam Program Pemerintah
2. Dilarangnya pedagang kaki lima berjualan di area Stadion Manahan Surakarta dikarenakan adanya renovasi di stadion tersebut.
3. Program Musrenbangdes yang terdapat di desa-desa guna membahas tentang rencana pembangunan.
4. Program Keluarga Sejahtera (PKH) yang diadakan pemerintah guna memabantu kelaurga yang keadaan ekonominya kurang dan mempunyai tanggungan anak sekolah.
5. Program PNPM yang merupakan salah satu program di bidang pembangunan. Melalui kebijakan ini hasil yang paling tampak adalah pembangunan di bidang infrastruktur seperti pembanguan jalan, talud dan sebagainya.

Baca juga; Pengertian Layanan Publik, Prinsip, Jenis, dan Contohnya

Demikianlah serangkaian penjelasan dan pengulasan secara lengkap mengenai pengertian kebijakan publik, tujuan, ciri, fungsi, dan contohnya. Semoga melalui tulisan ini bisa memberikan wawasan serta menambah pengetahuan bagi segenap pembaca sekalian.