Hubungan Antara Simbol dan Makna Sila-4 Pancasila

Diposting pada

Hubungan Simbol dan Makna Sila-4 Pancasila

Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Hal ini tercantum dalam Pasal 46 UU No. 24 Tahun 2009  mengenai lambang negara Indonesia dan simbol identitas nasional yang lain. Setiap simbol memiliki makna untuk mengisyaratkan satu hal berdasarkan filosofi dari gambar, bentuk, dan warnanya. Semua simbol dalam perisai Lambang Garuda mencerminkan arti dan makna setiap sila dalam Pancasila.

Setiap simbol memiliki filosofi yang dirumuskan oleh para pendiri negara melalui berbagai tahapan secara mendalam. Terdapat bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng serta padi dan kapas untuk melambangkan sila dalam Pancasila. Pada artikel ini akan dibahas mengenai simbol sila keempat dan hubungan antara simbol dengan makna sila keempat yang terkandung di dalamnya.

Sila Keempat Pancasila

Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Nilai ini didasarkan dan dijiwai atas sila pertama, kedua, dan keempat serta mendasarkan dan menjiwai sila kelima. Sila kerakyatan adalah fondasi utama demokrasi di Indonesia.

Demokrasi didasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan. Jadi, terdapat dua hal penting dalam sila ini yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan dengan kata dasar muswayarah artinya dalam praktik kehidupan menyelesaikan segala sesuatu melalui musyawarah. Sementara itu, perwakilan yaitu Indonesia mempunyai wakil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan.

Simbol Sila Keempat Pancasila

Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang posisinya berada di bagian kanan atas perisai dengan warna latar belakang merah.

Simbol  banteng atau orang biasa menyebutnya lembu liar bukan tanpa alasan ditentukannya. Seperti kutipan pidato presiden Soekarno tanggal 22 Juli 1958 yang menyatakan bahwa,”…… Banteng Indonesia lambang kedaulatan rakyat. Kapas padi lambang kecukupan sandang-pangan, keadilan sosial.”

Kutipan tersebut menyiratkan filosofi diambilnya kepala banteng sebagai simbol sila Pancasila khususnya sila kerakyatan.

Kepala banteng adalah simbol kedaulatan rakyat Indonesia, secara tidak langsung para pendiri negara juga memiliki harapan atau pemikiran yang mendalam bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna Simbol Sila Keempat Pancasila

Gambar Simbol Sila 4 Pancasila
Simbol Sila 4 Pancasila

Banteng merupakan binatang yang biasanya suka berkumpul, sama halnya manusia yang suka berkumpul dengan manusia lain seperti dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Manusia menyelesaikan permasalahan melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan.

Sebagai bintang yang suka berkumpul, banteng bisa disebut mahkluk yang berjiwa sosial tinggi. Sama halnya seperti manusia yang tidak egois memaksakan kehendaknya sendiri. Manusia yang memiliki jiwa sosial akan mendengarkan dan menerima pendapat dari orang lain untuk kepentingan bersama.

Tanduk yang dimiliki banteng mencerminkan kekuatan. Jiwa sosial dan sikap kebersamaan manusia adalah kekuatan yang sebenarnya agar masyarakat tidak mudah terpecah belah. Apabila sikap tersebut terabaikan, maka sama halnya tanduk banteng yang dilepas, kekuatan dalam masyarakat tidak digunakan sehingga bangsa lain pun akan dengan mudah mengambil arti kedaulatan negara.

Hubungan antara Simbol dan dengan Makna Sila Keempat Pancasila

Adapun hubungan antara simbol dengan makna sila kerakyatan adalah sebagai berikut, antara lain:

  1. Pengakuan kedaulatan rakyat

Sama halnya banteng yang bisa berkumpul satu sama lain. Masyarakat Indonesia juga bebas berkumpul menyuarakan pendapatnya. Kebebasan tersebut adalah salah satu wujud pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan tertinggi adalah rakyat serta pelaksanannya dijalankan menurut UUD NRI Tahun 1945 yang termuat dalam pasal-pasalnya.

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi negara Indonesia ada di tangan rakyat. Meskipun presiden adalah orang nomor satu di Indonesia, namun tetap saja kedudukan tertinggi adalah rakyat. Hal ini berbeda dengan sebelum amandemen di mana kedudukan tertinggi ada di tangan MPR. Saat itu, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan.

  1. Mengutamakan musyawarah

Berkumpul layaknya banteng guna meneyelesaikan permasalahan dengan menyatakan dan mendengarkan pendapat disebut musyawarah. Hasil akhir musyawarah yang disetujui oleh semua anggota dinamakan dengan arti mufakat.

Sebelum kata mufakat didapatkan, musyawarah harus tetap dilanjutkan. Musyawarah adalah cara efektif agar solusi permasalahan bisa diterima oleh berbagai pihak tanpa paksaan dan tidak merugikan satu sama lain. Selain itu, musyawarah merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang bisa dilaksanakan mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

  1. Semangat Kekeluargaan

Musyawarah dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan dengan kepala dingin. Tujuan musyawarah sebenarnya sama yaitu pemecahan masalah. Musyawarah tidak akan mencapai tujuan apabila diliputi suasana kebencian dan mau menangnya sendiri.

Sama halnya banteng yang akan berkumpul dengan banteng karena mereka merasa satu bangsa. Masyarakat Indonesia harus menanamkan dalam diri bahwa mereka adalah satu bangsa, satu tujuan, dan satu kepentingan yaitu kesejahteraan Indonesia. Semangat kekeluargaan ini juga digunakan oleh negara Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.

  1. Menghormati pendapat orang lain

Berjiwa sosial tinggi layaknya banteng, berarti mau menerima dan mendengar apa yang diutarakan oleh orang lain. Segala macam kritik, saran dan nasihat adalah masukan demi kemajuan bersama. Sesuai dengan pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia memberikan hak kebebasan berpendapat.

Negara Indonesia menerima masukan dari masyarakat sebagai input dalam sistem pemerintahan. Input tersebut sebagai kontrol pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sementara itu, sebagai individu dalam melakukan musyawarah juga tidak boleh memaksakan kehendak pribadi. Peserta musyawarah harus menerima pendapat orang lain. Berbagai pendapat jika disatukan akan menghasilkan solusi yang maksimal.

  1. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban

Banteng yang suka berkumpul artinya juga mereka mau berteman tanpa membedakan bentuk dari banteng lain. Maksudnya, ketika dalam musyawarah tidak dibedakan berdasarkan status sosial para peserta, akan tetapi dinilai dari bagaimana sikapnya dan bagaimana isi pendapatnya.

Setiap peserta bebas menyampaikan pendapatnya tanpa paksaan. Sementara itu dalam pemerintahan, setiap orang juga diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya tidak memandang kaya, miskin, memiliki jabatan tinggi atau orang biasa.

  1. Menghormati keputusan bersama

Keputusan bersama yang menjadi hasil dari musyawarah harus diterima oleh setiap orang. Ketika tidak setuju dengan pendapat orang lain bisa menyampaikan di dalam forum sebelum ada kata mufakat.

Namun, apabila sudah terdapat kata mufakat, setiap orang harus menerima dan melaksanakan keputusan dengan hati yang lapang. Keputusan bersama adalah hasil musyawarah yang ditentukan bukan karena perasaan pribadi tapi karena kepentingan orang banyak, jadi penolakan terhadap kata mufakat biasanya adalah karena kepentingan pribadi.

  1. Perwakilan oleh para pemimpin dalam melaksanakan permusyawaratan

Sila keempat mengandung kata permusyawaratan dan perwakilan. Negara merupakan lingkup kehidupan yang besar dan luas. Tidak mungkin jika seluruh masyarakat dalam negara mengikuti kegiatan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan Indonesia.

Sehingga ada yang namanya lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD. Masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada lembaga perwakilan, kemudian lembaga perwakilan menyalurkan aspirasi rakyat dalam sidang yang dilakukan secara musyawarah.

Lembaga perwakilan dipilih melalui pemilu dan didasarkan atas pilihan masyarakat bukan diangkat oleh presiden dan lembaga negara lain. Sehingga harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat.

  1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan bersama

Pertanggungjawaban atas keputusan bersama artinya melaksanakan hasil mufakat dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Begitu pula dengan kebijakan yang merupakan kesepakatan bersama harus dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri dengan seksama.

Penyimpangan terhadap aturan berarti penyimpangan terhadap keputusan bersama. Musyawarah bukan hanya formalitas. Hasil dari musyawarah itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh negara.

  1. Musyawarah dengan akal sehat dan hati nurani

Musyawarah dilaksanakan dengan akal sehat dan pikiran yang jernih. Musyawarah tidak akan mewujudkan kesepakatan apabila diliputi dengan perasaan emosi.

Pendapat tidak akan mampu menyelesaikan masalah dan hanya akan memperbesar masalah ketika semua orang hanya menunggulkan sikap egoisnya demi keuntungan pribadi. Hal ini berarti menyimpang dengn nilai sila keempat Pancasila.

  1. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok

Ibarat sebuah banteng sebagai makhluk yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, begitu pula masyarakat Indonesia yang mengutamakan kepentingan bersama. Segala permasalahan akan mudah diselesaikan apabila tidak ada unsur kepentingan pribadi.

Para wakil rakyat harus mendengar aspirasi rakyat. Tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan partainya. Ketika nilai sila keempat ini dijalankan, maka contoh korupsi di Indonesia dapat diminimalisir.

Itulah ulasan lengkap yang bisa kami sajikan pada segenap pembaca. Berkenaan dengan penjelasan dalam hubungan yang ada antara simbol dan makna sila-4 dalam idiologi Pancasila. Semoga memberikan edukasi bagi semuanya.

Datar Pustaka
  • https://www.indonesia.go.id/profil/lambang-negara
  • http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/18/18
Gambar Gravatar
Guru PPKn Alumni Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan di Kampus Negeri Jawa Tengah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *