DosenPPKN – Apakah anda tahu bahwa negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang mengalami perubahan dalam beberapa kali periode. Beberapa jenis demokrasi yang ada di Indonesia yaitu seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila.
elaksanaan demokrasi terpimpin ini diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh kebijakan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Selain itu demokrasi terpimpin juga lebih mengarah pada proses pelaksanaan yang dipimpin oleh Presiden sebagai panglima besar revolusi.
Demokrasi Terpimpin
Sebagai informasi bahwa demokrasi terpimpin pada dasarnya dilaksanakan sejak dikeluarkannya Dekrit presiden Pada tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden soekarno. Pengeluaran dekrit pada tanggal 5 juli 1959 ini menandakan terjadi periode atau masa baru yaitu negara Indonesia meninggalkan demokrasi liberal dan berganti menjadi demokrasi terpimpin.
Tujuan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut ini :
1. Mengembalikan Kondisi Politik Negara
Demokrasi terpimpin bertujuan untuk mengembalikan kondisi politik negara yang pada saat itu mengalami ketidakstabilan. Keguncangan kondisi negara Indonesia pada saat itu disebabkan karena adanya warisan yang ditinggalkan semasa demokrasi parlementer atau liberal. Sehingga perlu dibenahi atau diperbaiki agar menjadi sistem pemerintahan yang jauh lebih baik lagi.
2. Mengendalikan Keadaan Negara
Demokrasi terpimpin bertujuan untuk mengembalikan keadaan negara dan sebagai bentuk reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal yang pada saat itu menjadi sistem pemerintahan di Indonesia. Selain itu demokrasi terpimpin ini juga dianggap sebagai sistem pemerintahan yang membawa perubahan yang mana pada waktu itu, masa demokrasi parlementer menganggap bahwa kekuasaan presiden hanya sebatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.
3. Mengatasi konflik internal
Demokrasi Terpimpin juga memiliki tujuan yaitu sebagai upaya untuk mengatasi konflik internal yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Dengan mengeliminasi berbagai partai politik yang dianggap “ekstremis” dan serta mengadopsi konsep (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), diharapkan konflik sosial dapat diredakan.
4. Presiden memiliki kekuasaan yang tinggi.
Adanya demokrasi terpimpin ini maka, presiden dapat memiliki kekuasaan yang tinggi, karena pada sistem demokrasi ini mempercayai asas presidensil. Sehingga sistem pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan agar kekuasaan negara Indonesia berada di bawah perintah presiden yang pada saat itu adalah presiden Soekarno. Sayangnya dengan sistem kekuasaan semacam itu, justru menimbulkan kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden memiliki kekuasaan memimpin dengan penuh, sehingga bisa dengan mudah mengganti posisi atau menggeser peran para wakil rakyat yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.
5. Pembatasan partai politik (parpol).
Pada masa demokrasi terpimpin, sistem partai politik di Indonesia menjadi terpecah belah, sehingga secara langsung hal ini juga berpengaruh pada pecahnya peran partai politik di masa tersebut. Selain itu, hadirnya partai politik justru bukan untuk kepentingan mengisi kedudukan di pemerintahan. Akan tetapi difungsikan sebagai pendukung dari segala kebijakan yang dilakukan penguasa atau presiden.
6. Semakin menguatnya peran militer.
Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer semakin kuat dan dapat dirasakan bentuk pertahanan yang dilakukan kaum militer. Kekuatan angkatan bersenjata mempunyai kekuasaaan yang sangat tinggi, bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Oleh karena itu melalui demokrasi terpimpin ini mulailah nampak bahwa militer telah banyak terlibat dalam dunia pemerinatahan. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa semakin berkuasanya militer dalam sistem politik justru membuat kekacauan dari politik domestik itu sendiri karena adanya dwifungsi.
7. Mengatasi Paham komunisme
Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami perubahan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Hal ini karena pada saat itu terjadi hubungan timbal balik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Presiden Soekarno. Hubungan timbale balik tersebut terjadi atas dasar ketenaran Soekarno yang semakin baik sehingga hal itu juga dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.
8. Kebebasan Pers
Pers pada dasarnya pers memberikan peran yang begitu penting dalam suatu negara yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Akan tetapi dengan adanya demokrasi terpimpin ini justru bertujuan untuk membatasi pers yang dikemukakan individu. Pembatasan pers ini dilakukan oleh oknum – oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa. Alasannya yaitu agar sistem pemerintahan lebih bisa bertindak dengan kekuasaan penuh tanpa adanya aspirasi yang akan mengganggu pelaksanaan kebijakan pemerintah pada masa itu. Selain itu sebagian besar media yang biasanya memberitakan berbagai hal dengan bebas dan terbuka juga mulai menutup diri. Bahkan selama masa demokrasi terpimpin ini ada beberapa surat kabar yang tidak berani mengedarkan beritanya di masyarakat karena takut dicekal.
9. Meningkatkan kesejahteraan sosial
Pemerintahan pada era Demokrasi Terpimpin terus berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program-program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terus di tingkatkan. Program pembangunan yang terus dilakukan sebagai upaya pemerintahan indonesia untuk mensejakterakan seluruh rakyat indonesia. Selain itu dengan infrastruktur yang mantap, maka moto indonesia emas 2045 akan dapat terwujud.
10. Mencapai kemajuan ekonomi
Salah satu tujuan penting dari Demokrasi Terpimpin adalah mencapai kemajuan ekonomi. Pemerintahan akan terus berfokus juga pada sektor pembangunan ekonomi dengan mempromosikan industrialisasi, investasi asing, dan redistribusi kekayaan. Berbagai upaya untuk mendapatkan investasi dari berbagi negara asing tentunya juga sebagai langkah untuk dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara-negara tetangga, sehingga dapat meningkatkan kondiri perekonomian yang ada di Indonesia
Mencapai stabilitas politik: Salah satu tujuan utama dari Demokrasi Terpimpin adalah menciptakan stabilitas politik di Indonesia. Melalui pemerintahan yang terpusat dan dipimpin oleh presiden, diharapkan adanya kestabilan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.
11. Mengurangi ketimpangan sosial
Dengan mengurangi ketimpangan sosial, tujuan ini juga berkontribusi pada taraf untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata bagi masyarakat secara keseluruhan yang berada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin berupaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dan kemajuan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Sehingga setiap warna negara mendapatkan hak-hak yang sama dari sabang sampai merauke.
12. Membangun persatuan nasional
Pemerintahan pada era Demokrasi Terpimpin memiliki tujuan untuk membangun persatuan nasional di Indonesia. Melalui konsep Nasakom, diharapkan perbedaan ideologi dan agama dapat diredakan, dan rakyat Indonesia dapat bersatu dalam semangat nasionalisme kepada seluruh warga masyarakat indonesia.
13. Membangun kemandirian politik
Membangun kemandirian politik di Indonesia. Pemerintahan ini ingin menghilangkan ketergantungan pada kekuatan asing dan mengembangkan sistem politik yang sesuai dengan karakter dan kepentingan Indonesia. sehingga sistem politik di indonesia akan dapat tumbuh dengan semangat setiap warga negara.
14. Meningkatkan partisipasi politik
Meskipun pemerintahan Demokrasi Terpimpin memiliki ciri otoriter, tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat. Konsep “gotong royong” dan “musyawarah” akan terus dipromosikan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Keputusan Politik yang kemudian akan dapat membawa perubahan kepada setiap keputusan yang ada di pemerintahan
15. Menyebarkan semangat revolusi
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ingin menyebarkan semangat revolusi di kalangan rakyat Indonesia. Konsep “revolusi mental” dipromosikan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa.
Semangat revolusi melibatkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju cita-cita perjuangan bangsa indonesia. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno, mendorong masyarakat untuk memiliki semangat nasionalisme yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara.
Semangat revolusi mencakup semangat tentang perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintahan ini berusaha untuk dapat menciptakan transformasi dalam masyarakat dan melawan ketertinggalan serta ketidakadilan yang ada. Masyarakat indonesia diharapkan berani dan mampu mengubah diri, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan bangsa.
Dampak Demokrasi Terpimpin
Berikut dibawah ini yang termasuk dampak dari adanya demokrasi terpimpin adalah :
1. Terbentuknya Dewan Perancang Nasional (Depernas).
Pe,mbentukan Depernas ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi pada negara Indonesia yang pada saat itu mengalami ketidakstabilan. Depernas dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 oleh Mohammad Yamin. Program – progam yang ada dalam Depernas ini memiliki sebutan atau nama Pola Pembangunan Semesta Berencana yang terdiri dari Tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.
2. Terbentuknya Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Bappenas ini terbentuk setelah adanya pembentukan Depernas. Tepatnya pembentukan Bappenas ini dilakukan pemerintah pada tahun 1963. Bappenas memiliki tugas untuk merencanakan segala proses pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan pendek yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Contoh Pembangunan nasional
3. Penurunan nilai uang.
Dampak penurunan nilai uang ini terjadi pada tahun 1950 yang mana pada saat itu disampaikan secara langsung oleh pemerintah. Contoh penurunan uang tersebit yaitu seperti uang kertas Rp 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50 dan seterusnya. Bahkan pada masa itu, pemerintah juga melakukan pembekuan beberapa bank yang memiliki simpanan melebihi Rp 25.000. tujuannya yaitu agar dapat membendung terjadinya inflasi dan mengurangi jumlah uang beredar yang ada di tengah masyarakat.
4. Terjadinya Deklarasi Ekonomi (Dekon).
Dekon dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi tepatnya pada tahun 1963. Deklarasi ekonomi ini juga bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang memiliki sifat demokratis, nasional dan bebas dari imperialisme. Pada proses pelaksanaan deklarasi ekonomi ini, ternyata ada kesulitan – kesulitan yang dihadapi. Sehingga hal ini menyebabkan berbagai masalah ekonomi sulit diatasi dan justru timbul adanya kasus inflasi. Bahkan Dekon juga membuat kondisi perekonomian di negara Indonesia menjadi stagnan. Penyebabnya yaitu karena adanya prinsip – prinsip dasar ekonomi yang terlalu banyak diabaikan oleh pemerintah.
5. Pembangunan proyek mercusuar.
Masa pemerintahan demokrasi terpimpin selain menyebabkan kondisi perekonomian yang semakin buruk juga membuat pembangunan proyek sulit untuk dilakukan. Salah satunya yaitu pembangunan proyek mercusuar yang memakan banyak biaya sehingga membuat perekonomian Indonesia semakin menipis. Oleh karena itu proyek mercusuar mendapat perhatian dari luar negeri, karena proyek mercusuar ini merupakan proyek pembangunan ibu kota yang sangat penting. Bahkan pemerintah pada masa itu juga sedang berada dalam tahap pembangunan proyek – proyek yang lainnya seperti Gelora Bung Karno, gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Hotel Indonesia, dan lain sebagainya.
6. Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah.
Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin juga menjadi salah satu terjadinya konflik antar pedagang asing, terutama China. Tahun 1960 bulan Januari, pedagang asing mulai dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan di pedesaan. Sehingga hal ini membuat banyak orang – orang yang melakukan pepindahan ke kota dan menyebabkan reaksi besar bagi pemerintah Beijing karena adanya pelarangan pedagang etnis China di Indonesia.
7. Kerusuhan di Jakarta Konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Demokrasi terpimpin juga menyebabkan kondisi sosial antara Indonesia dan Malaysia menjadi semakin kacau. Pada saat itu terjadi pembakaran rumah kedutaan besar yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga menyebabkan rumah kedutaan besar Indonesia di Malaysia ikut dibakar sebagai bentuk balas dendam.
8. Pelarangan musik dan tarian barat.
Semua hal yang ada hubungannya dengan apek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Sehingga ada banyak pelarangan – pelarangan yang dilakukan salah satunya yaitu seperti memainkan musik yang kebarat – baratan mulai dari music musik pop, rock and roll dan dansa.
Demikianlah artikel dari DosenPPKN tentang Tujuan Demokrasi Terpimpin Beserta Dampaknya. Semoga artikel yang tertulis dapat bermanfaat bagi paca pembaca. Terimakasih
