Contoh Kebijakan Sentralisasi – DosenPPKN. akan menjelaskan secara detail tentang contoh sentralisasi yang ada pada negara kita, hal tersebut tentu mengacu pada proses di mana keputusan dalam suatu organisasi ditentukan oleh sekelompok individu yang dipilih. Dalam banyak situasi, manajer di tingkat atas dari suatu bisnis memegang semua kekuatan pengambilan keputusan. Namun, manajer puncak juga dapat memilih karyawan tingkat bawah untuk berbicara atas nama mereka dan memiliki suara dalam membuat keputusan. Keuntungan dari sentralisasi misalnya manajer di perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih suka metode ini karena mereka secara pribadi mengawasi semua aktivitas dalam organisasi, sehingga mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk membuat keputusan yang menjadi kepentingan terbaik semua orang. Bukan hanya berkaitan dengan bisnis, di Indinesia kebijakan ini juga banyak diterapkan, misalnya Bank Indonesia bertindak sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal.
Di Indonesia
Sentralisasi
Sentralisasi mengacu pada struktur organisasi di mana kekuatan pengambilan keputusan terbatas pada manajemen puncak, dan bawahan harus mengikuti instruksi dari senior mereka. Sentralisasi otoritas sangat penting untuk organisasi skala kecil yang kekurangan sumber daya dan keuangan.
Misalnya, seseorang yang menjalankan toko serba ada menunjuk seorang manajer, staf kebersihan, wiraniaga dan pembantu. Pemilik mendelegasikan pekerjaan di antara staf sesuai dengan keahlian dan posisi mereka.
Namun, ia tetap memiliki kewenangan pengambilan keputusan terkait dengan tampilan, diskon, penawaran, saham, pesanan, gaji pekerja, cuti, dan kenaikan bersamanya. Dia juga memegang kendali kuat atas aktivitas rutin staf dan menginstruksikan mereka dari waktu ke waktu.
Faktor penentu sentralisasi otoritas
Faktor-faktor yang menentukan sentralisasi otoritas, diantaranya yaitu:
1. Sifat Organisasi
Ketika organisasi umumnya merupakan perseorangan atau entitas kemitraan dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit untuk dikelola, itu dapat memiliki sistem terpusat.
2. Ukuran Organisasi
Organisasi yang berukuran kecil dan beroperasi dalam skala kecil dapat dikelola secara efisien oleh manajemen puncak sehingga mengikuti sistem terpusat.
4. Sifat Tugas
Organisasi yang terlibat dalam operasi bisnis yang tidak memerlukan banyak keahlian atau spesialisasi, dapat dikelola melalui sentralisasi.
5. Kemampuan Delegasi
Kemampuan manajemen untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada bawahan sambil menjaga tanggung jawab di tangan mereka adalah faktor lain yang menentukan struktur organisasi.
6. Efisiensi Karyawan
Jika karyawan kurang memiliki keterampilan dan efisiensi untuk mengambil tanggung jawab dan akuntabilitas pekerjaan yang akan dilakukan, manajemen akan melakukan sentralisasi organisasi.
Pengertian Sentralisasi
Sentralisasi dapat diartikan sebagai pemusatan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Kebijakan ini banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.
Kebijakan yang bersifat sentralisasi tersebut, memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan kebijakan yang bersifat desentralisasi, diantaranya yaitu:
- Adanya pemusatan seluruh wewenang pada pemerintah pusat.
- Segala hal yang berkaitan dengan politik dan administrasi ditangani oleh pemerintah pusat.
- Proses dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena ditentukan oleh pusat.
- Kebijakan umum yang diambil lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah.
- Adanya keseragaman manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi.
- Adanya kemudahan dalam berkoordinasi karena rantai komando dipegang oleh pemerintah pusat.
Penetapan kebijakan yang bersifat sentralisasi dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan, diantaranya yaitu:
- Tujuan yang pertama tentunya dengan menetaMemudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah.
- Mencegah setiap daerah menjadi terlalu mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan bahkan memisahkan diri.
- Penetapan kebijakan yang bersifat sentralisasi tentunya akan dapat memudahkan serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara tidak langsung, sehingga menunjukkan kepemimpinan yang kuat.
Pengertian Sentralisasi Menurut Para Ahli
Adapun definisi sentralisasi menuurut para ahli, antara lain:
1. Menurut B.N. Marbun
Dalam bukunya Kamus Politik mengemukakan pendapatnya tentang sentralisasi atau paham sentralisme yaitu pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial di satu pusat. Sentralisasi ialah seluruh wewenang menjadi terpusat pada pemerintahan pusat.
Contoh Kebijakan Sentralisasi Di Indonesia
Di Indonesia, sentralisasi menjadi pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam mengurusi urusan rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan prakarsa dan aspirasi pada rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan sentralisasi pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga orde baru, tapi kini sentralisasi hanya diterapkan di beberapa bidang tertentu seperti hubungan internasional, peradilan, pertahanan dan keamanan, moneter dan pemerintahan umum.
Kebijakan sentralisasi di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bisa dilihat dari 6 (enam) hal, yaitu:
- penegasan kekuasaan presiden,
- prinsip pembagian urusan,
- hubungan pemanfaatan sumber daya alam,
- pengelolaan laut,
- upaya hukum atas pembatalan Perda, dan
- adanya lampiran Undang-undang yang mengatur pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
Selain beberapa hal di atas, contoh penerapan kebijakan sentralisasi di Indonesia, diantaranya yaitu sebagai berikut:
- Sentralisasi Lembaga Keamanan Negara yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang melakukan perlindungan terhadap wilayah Indonesia dari tiga titik yaitu darat, laut, dan udara.
- Sentralisasi dalam bidang keungan misalnya Bank Indonesia (BI) berperan sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan fiskal.
- Sentralisasi dalam bidang sosial-budaya yang membantu dalam menyatukan seluruh perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme di Indonesia, sehingga masing-masing daerah dapat menonjolkan kebudayaannya sekaligus memperkuat semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua.
- Sentralisasi pada masa orde baru yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara pusat dan daerah, karena daerah kehilangan identitas dan tidak bisa berinisiatif untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kekayaan yang dimiliki.
Penerapan kebijakan yang bersifat sentraliasi tersebut dapat memberikan beberapa keuntungan tapi juga memiliki sejumlah kelemahan. Berikut penjelasannya:
Keuntungan Sentralisasi
Keuntungan penerapan kebijakan sentralisasi, khususnya dalam bisnis memiliki beberapa keuntungan atau keunggulan, diantaranya yaitu:
1. Hemat Biaya
Manajemen tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk kantor dan administrasi dalam organisasi terpusat. Bahkan biaya untuk mempekerjakan ahli dan personel yang sangat berpengalaman di setiap tingkat dapat dihemat karena proses pengambilan keputusan yang terpusat.
2. Perintah yang Lebih Baik
Manajemen dapat memegang perintah yang lebih baik atas bawahan dan bawahan juga dengan jelas mengetahui siapa yang harus diikuti. Ada kontrol yang tepat atas tindakan bawahan, dan manajemen sangat menyadari kekuatan dan kelemahan bawahan.
3. Meningkatkan Kualitas Kerja
Bawahan bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak, dan oleh karena itu mereka terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kerja. Ini juga mengarah pada standarisasi proses dan mengurangi pemborosan.
4. Keseragaman dalam Tindakan
Ketika kendali berada di tangan beberapa orang, metode dan teknik yang digunakan biasanya sama di semua tingkatan dan departemen, sehingga mendorong bawahan untuk bekerja secara seragam.
5. Fokus pada Visi
Manajemen puncak dengan jelas mendefinisikan dan lebih memahami visi organisasi. Oleh karena itu, menyelaraskan seluruh sumber daya, bawahan, kegiatan dan strategi menuju pencapaian visi.
6. Koordinasi yang Tepat
Manajemen puncak membingkai kebijakan seragam untuk bawahan di tingkat yang berbeda, mengintegrasikan tindakan mereka dan memastikan koordinasi di antara semua bawahan.
Kekurangan Sentralisasi
Sentralisasi tidak cocok untuk semua jenis organisasi bisnis. Ketika kita berbicara tentang merek seperti Nestle, bisnisnya tidak akan berkembang sedemikian luas jika memiliki struktur organisasi terpusat. Adapun kekurangan atau kelemahan penerapan kebijakan sentralisasi dalam bisnis, diantaranya yaitu:
1. Memperlambat Operasi
Manajemen puncak mengarahkan operasi sehari-hari, dan bawahan harus melapor langsung ke manajemen senior. Pada saat tidak ada staf manajerial, bawahan tidak dapat mengambil keputusan dengan segera. Sehingga, berakibat pada perlambatan operasional bisnis.
2. Penundaan Pengambilan Keputusan
Dalam sentralisasi, proses pengambilan keputusan melambat karena semua keputusan harus diambil oleh manajemen puncak. Tidak cocok untuk menangani keadaan darurat atau keadaan tak terduga.
3. Mengurangi Ruang Lingkup untuk Spesialisasi
Seseorang tidak dapat mengkhususkan diri dalam semua aktivitas sendirian. Oleh karena itu, dalam struktur terpusat di mana semua keputusan diambil oleh manajemen puncak, organisasi tidak memiliki pengawasan dan manajemen khusus.
4. Inisiatif Discourages
Bawahan diberi instruksi yang harus mereka ikuti tanpa mempertanyakan keputusan manajemen puncak. Dalam sentralisasi, bawahan diintimidasi untuk tidak memberikan masukan atau saran.
5. Kekurangan Adaptasi terhadap Perubahan
Organisasi terpusat berjalan dengan cara konvensional di mana manajemen puncak agak kaku dengan kebijakan, metode, dan tekniknya. Dengan demikian, ini menciptakan penghalang untuk mengadopsi praktik modern dan lebih baik untuk pertumbuhan organisasi.
6. Beban Berlebih pada Manajemen Puncak
Semua pekerjaan perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan di tingkat manajemen paling atas, mereka mengontrol bahkan operasi sehari-hari. Karena alasan ini, manajemen menjadi terbebani dan tidak dapat berkonsentrasi pada ekspansi dan pertumbuhan bisnis.
7. Kepemimpinan Birokrasi
Sentralisasi dapat dilihat sebagai kediktatoran oleh beberapa orang, di mana manajemen puncak merencanakan setiap tindakan dan bawahan mengikuti instruksi. Pemecahan masalah menjadi sangat sulit dalam keadaan seperti itu karena pembuat keputusan, dan pelaksana adalah dua individu yang berbeda.
8. Komunikasi ke Atas yang Buruk
Bawahan seharusnya mengikuti instruksi sementara paling sedikit perhatian diberikan pada saran dan umpan balik mereka. Semua ini menghalangi komunikasi ke atas dalam organisasi.
Demikianlah artikel dari DosenPPKN tentang Contoh Kebijakan Sentralisasi Di Indonesia. Semoga artikel yang tertulis dapat bermanfaat bagi paca pembaca. Terimakasih
