Sejarah GBHN dan Fungsinya

GBHN adalah singkatan dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan dapat diberi pengertian sebagai pola umum pembangunan nasional, yaitu rangkaian program-program progja menyeluruh, terarah dan terpadu, yang berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang di gadang-gadang sebagai Identitas Nasional Indonesia.

GBHN

GBHN adalah strategi yang dilakukan secara sistematis dalam proses pembangunan nasional guna memberikan serangkaian perwujuatan atas sikap masyarakat yang berkeadilan dan makmur dengan berdasarkan pada Ideologi Pancasila. GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar.

Dari serangkaian penjelasan tentang arti GBHN diatas, dapatlah dikatakan bahwa sejatinya garis besar dalam Haluan Negara ini berpijak pada peranan kebijaksanaan, yang dilakukan dengan langkah serta sasaran-sasaran untuk mewujudkan cita-cita bagi segenap masyarakat Indonesia.

Sejarah GBHN

Awalnya MPRS sudah mampu mmilih Presiden, namun pada pada prosesnya disaat Orde Baru MPRS tidak berhasil menyusun GBHN yang baru untuk mengganti GBHN yang lama. Tidak bisa dipungkiri memang dalam penyusunan GBHN memakan waktu yang cukup lama, juga harus dilakukan persiapan agar dikemudian hari tuntutan pasal 3 UUD’45 dapat dipenuhi. Maka dari itu tentang isi yang ada di GBHN haruslah serta merta dipahami dan diamalkan oleh semua warga negara.

Guna membantu tugas MPR dikemudian hari agar berhasil dalam tugasnya menyusun GBHN, maka dalam sidang-sidang umum MPR pada masa sesudah pemilihan umum 1971 (pemilihan umum dalam masa Orde Baru) Presiden selalu memberikan jasanya.

Sebagai dewan pejabat tinggi negara akan senantainysa diberikan tugas untuk menjadi pelaksanaan dan pertangungjawaban GBHN dengan mengkolaborasikan tugas MPR, maka Presiden telah menyiapkan bahan-bahan masukan untuk menyusun GBHN bagi sidang-sidang umum MPR tahun 1973, 1978, 1983 dan pada saat teks ini ditulis sedang disusun bahan masukan untuk sidang umum MPR tahun 1988.

Didalam hal ini MPR menyiapkan susunan dan rancangan GBHN atas mandat dari Presiden. Setelah rncangan itu sudah siap, maka diajukanlah ke sidang MPR 1983 melalui TAP MPR No.II/MPR/1983 pada tanggal 9 Maret 1983. Dalam naskah ini tidak tertuangkan program pembangunan karena setiap bagiannya terpisah berdasarkan TAP-nya.

Asas Pembentukan GBHN

1. Asas Ketaqwaan manusia terhadap Tuhan YME
2. Asas Keadilan dan kemakmuran setiap manusia
3. Asas Keadilan manusia di hadapan hukum
4. Asas Kekeluargaan dalam mewujudkan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita
5. Asas Swadaya manusia
6. Asas Kemanfaatan dalam perannya di dalam masyarakat

Peran Masyarakat dalam GBHN

Ternyata dalam penyusunan GBHN butuh dukungan dari masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan. Hal ini sangat terlihat jelas dalam porsi serta kegunaan lembaga dan peran masyakarat, juga fungsi pers dalam hal ini. Hal ini perlu ditingkatkan oleh masyarakat, kesadaran untuk memberikan aspirasi melalui wadah yang benar memang harus selalu dilatih didalam pribadi masing-masing warga negara.

Karena itu dalam masa yang akan datang partisipasi rakyat dalam penyusunan GBHN perlu diteruskan dan ditingkatkan. Banyak jalur dapat dipergunakan untuk menyampaikan bahan masukan dalam menyusun GBHN, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Disini juga menjadi wadah aspirasi masyarakat sebagai warga negara yang ingin negaranya lebih berkembang lagi.

Karena banyak masyarakat yang sampai saat ini belum mengerti bagaimana cara menyampaikan aspirasinya yang membangun itu, untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang penyusunan GBHN yang nantinya dapat dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Fungsi GBHN

1. Sebagai wadah bagi masyarakat penyaluran aspirasinya demi pemerintahan negara kita agar menjadi tepat dalam menjalankan perannya.
2. Sebagai dorongan bangsa kita dalam membuat perencanaan menuju bangsa yang lebih maju tanpa mengesampingkan keadilan serta pemerataan seluruh lapisan masyarakat.
3. Sebagai tonggak masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
4. Sebagai pembangun sumber daya manusia dalam bidang politik,ekonomi dan sosial budaya demi kuatnya pertahanan nasional bangsa kita.
5. Sebagai alat pemersatu antara pemerintah dan masyarakat yang saat ini banyak bertentangan dalam masalah cara pandang menentukan keputusan-keputusan hukum yang cukup membuat retaknya persatuan bangsa kita.
6. Sebagai landasan yang kokoh dalam menciptakan persatuan bangsa demi terciptanya masyarakat yang mencintai dan selalu mendukung setiap langkah maju bangsanya.
7. Sebagai penopang bangsa dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya serta menjadi pemerhatian masyarakatnya dengan baik.
8. Sebagai tameng untuk mencegah pengaruh buruk masuk ke bangsa kita dan memecah belah apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Karena pengaruh dari luar maupun pengaruh globaisasi sangat mendominasi permasalahan-permasalahan disetiap sudut bangsa yang akan bergerak maju.

Bidang Dan Aspek Pembangunan Nasional

Dari penjabaran diatas kita banyak membahas masalah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional sendiri adalah sebuah upaya dari pemerintah maupun peran masyarakat demi kemajuan bangsa. Pembangunan Nasional sendiri juga sinergi antara pemerintahan yang baik yang mau mendengarkan aspirasi masyarakatnya dan juga masyarakat dengan cara pandang yang benar dalam menyikapi perubahan-perubahan yang sudah dirancang oleh pemerintah demi kemajuan bangsa kita bersama.

Adapun beberapa Pembangunan Nasional dalam segala bidang dan aspek:

1. Aspek Politik

Pembangunan politik adalah sebuah usaha pertambahan ksetaraan hubungan masing-masing inidividu bangsa dengan sistem politik yang dianut oleh negaranya. Karena pandangan politik banyak yang berbeda dari pandangan manusiawi ataupun lingkungan hidup.

Didalam pembangunan nasional di bidang politik ini kita harus menciptakan sistem politik yang univesal. Hal itu di supayakan agar terbentuk kesetaraan politik dan aspek hukum yang lain. Serta membangun masyarakat yang mau terjun serta bersahabat dengan kehidupan dan perkembangan politik negara.

2. Aspek Ekonomi

Ekonomi adalah masalah terbesar yang dialami sebuah negara, hal ini harus membuat masyarakat terpacu untuk meningkatkan kualitas perekonomian negaranya dengan usaha aktif dan nyata di bidang ekonomi. Perekonomian memang sangat penting akan tetapi perlu adanya pemahaman tentang keberlangsungan tersebut, agar orang produktif juga lebih meningkat.

Memperbaiki sedikit demi sedikit perekonomian negara kita dengan senatiasa membuka peluang pekerjaan untuk kaum-kaum pengangguran adalah contoh nyata dari usaha masyakarat meningkatkan perekonomian negara kita. Serta untuk para kaum pengangguran juga harus aktif dalam mencai wadah perekonomian yang baik.

3. Aspek Sosial Budaya

Sosial budaya adalah cerminan dari sebuah bangsa kita, baik buruk ataupun bermacam-macam ragam kebiasaan masarakat kita tertuang didalamnya. Adapun hakekat budaya adalah sistem nilai  yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan dalam kehidupan.

Maka dari itu kita sebagai bangsa yang baik harus memiliki sikap yang baik karena setiap tindak tanduk kita mencerminkan sebuah kebiasaan bangsanya. Jadi tak jarang banyak bangsa yang sudah diberi label buruk oleh bangsa lain karena sifat masyarakat didalamnya.

4. Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah tonggak masyarakat dalam mengerti dan mampu mengaplikasian pengertian dalam hal pembangunan nasional. Dan langkah awal untuk bergerak maju menjadi generasi bangsa. Karna banyak orang yang mengesampingkan pendidikan karena tuntutan ekonomi, keluarga ataupun keadaan. Inilah waktunya dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat.

Terkadang usaha yang cukup mudah dapat menghasilkan hasil yang memuaskan diakhir. Dari hal ini terlihat bahwa peran pendidikan dalam pembangunan nasional sangat menonjol. Dan kepada siapa lagi bangsa akan bertopang jika tidak dengan generasi muda kita yang saat ini masih dan harus menempuh pendidikan.

5. Aspek Hukum 

Hukum di Indonesia cukup menjadi sorotan di seluruh belahan bumi karena ketegasan dan tatanannya sudah tersusun sebaik mungki. Namun hukum negara kita terkadang yang membuat pecah-belah antara masyarakat kita sendiri.

Dan masyarakat sangat menginginkan kesetaraan serta keadilan dihadapan hukum terlebih untuk masyarakat kecil. Karena masih sangat banyak orang besar di negara ini membuat kaum kecil iri dalam bidang hukum. Jadi demi pembangunan bangsa yang lebih baik hukum harus lebih di tegakkan dengan benar. Dari kacamata hukum juga norma hukum harus dipahami karena menyangkut tentang kehidupan warga negaranya yang ada.

Sekian ulasan-ulasan tentang sejarah, fungsi GBHN serta aspek-aspek pembangunan nasional yang tidak lepas dari peran GBHN untuk pergerakan maju bangsa ini. Semoga ulasan ini menambah wawasan para pembaca sekalian. Terimakasih.