Bentuk Pemerintahan di Indonesia/Dunia & Contohnya

Diposting pada

Bentuk Pemerintahan dan Contohnya

Terdapat beragam bentuk pemerintahan yang dianut dan diterapkan oleh macam-macam negara di dunia termasuk Indonesia. Bentuk pemerintahan yang digunakan didasarkan dari sistem pemerintahan yang dianut beserta situasi di dalam suatu negara.

Secara umum, meskipun negara mendeklarasikan satu bentuk pemerintahan yang digunakan. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi politik, sosial, dan ekonomi, negara tersebut juga menerapkan bentuk pemerintahan lainnya tanpa disadari.

Bentuk Pemerintahan

Banyak terjadi kerisauan dalam membedakan antara sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan. Bahkan sistem pemerintahan juga dimasukkan dalam klasifikasi bentuk pemerintahan. Secara garis besar sistem peemerintahan dapat dilihat dari siapa yang menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, bentuk pemerintahan dapat dilihat dari siapakah yang menjadi kepala negara.

Bentuk pemerintahan suatu negara ada yang dinilai baik dan ada yang dinilai buruk. Hal tersebut sesuai dengan persepsi dan kondisi di negara masing-masing. Terdapat bentuk pemerintahan klasik yang dilihat dari perspektif jumlah orang yang memerintah, dan bentuk pemerintahan modern yang dilihat dari perspektif karakteristik orang yang memerintah.

Bentuk Pemerintahan Menurut Para Ahli

Adapun menurut pendapat ahli, definisi dari bentuk pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut;

  1. Plato, Plato membagi bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah beserta sifat pemerintahannya yaitu tirani, oligarki, aristokrasi, timokrasi, demokrasi, dan mobokrasi
  2. Aristoteles, Aristoteles membagi bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik dan demokrasi
  3. Polybius, Polybus membagi bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi enam antara lain monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki
  4. Kranenburg, Kranenburg menyatakan bahwa terdapat ketidak pastian dari penggunaan istilah monarki dan republik. Ketidakpastian tersebut terkait apakah monarki dan republik itu bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan.
  5. Leon Duguit, Leon Duguit membagi bentuk pemerintahan berdasarkan dari cara penunjukkan kepala negaranya yaitu republik dan monarki.
  6. Jellinec, Sama halnya dengan Leon Duguit, Jellinec membagi bentuk pemerintahan menjadi dua yaitu republik dan monarki.

 Macam Bentuk Pemerintahan di Dunia

Berdasarkan pembagian bentuk pemerintahan menurut para ahli, maka dapat dijelaskan beberapa bentuk pemerintahan sebagai berikut:

Monarki

Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum. Monarki sendiri berasal dari kata “monarch” yang artinya raja. Berarti raja sebagai pemegang kekuasaan.

Negara yang menganut monarki, menganggao bahwa apabila negara dipegang oleh satu tangan, maka akan lebih efektif untuk menciptakan stabilitas pembuatan kebijakan. Perdebatan dalam pembuatan kebijakan dapat diminimalisir.

Contoh negara yang mempunyai bentuk pemerintahan monarki, antara lain;

  • Inggris
  • Swedia
  • Denmark
  • Belanda
  • Norwegia
  • Belgia
  • Luxemburg
  • Jepang
  • Muangthai
  • Spanyol

Pada negara yang sudah dicontohkan, biasanya pemegang kekuasaan monarki harus berbagai kekuasaan dengan pemegang kekuasaan lainnya yaitu parlemen karena sudah diatur dalam konstitusi (monarki konstitusional). Biasanya raja/sultan sebagai pemegang kekuasaan monarki hanya dijadikan symbol negara.

Pada kasus lain, masih terdapat negara yang menerapkan bentuk pemerintahan monarki di mana kepala negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan (monarki absolut). Negara tersebut adalah Arab Saudi.

Tirani

Negara yang menganut sistem pemerintahan tirani juga dipegang oleh satu orang. Namun, tirani mempunyai konotasi buruk di mana penguasanya bersifat kejam dan menekan rakyat. Pemegang kekuasaan tidak mau membagai kekuasaan dengan pihak lain sama sekali. Perlakuan buruk kepada rakyat dan lawan politik seringkali terjadi dalam bentuk pemerintahan Tirani.

Contoh tirani kejam yang muncul dalam sejarah politik dunia antara lain:

  • Kaisar Nero
  • Caligula
  • Hitler

Aristokrasi

Aristokrasi berarti pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Monarki maupun tirani dipegang oleh satu orang, namun pemerintahan aristokrasi dipegang oleh beberapa orang. Kekuasaannya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh penasihat dan birokrat.

Secara garis besar, aristokrasi merupakan pemrintahan yang dipimpin oleh kaium elit atau kaum bangsawan (aristocrat). Pemegang kekuasaan adalah yang mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuatan politik yang besar di mana ketiga hal tersebut dinikmati secara turun temurun.

Oligarki

Sama halnya dengan aristokrasi, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. Terkadang kelas aristokrat yang dominan secara politik tidak bertahan lama.

Sehingga orang-orang yang bukan dari kalangan bangsawan juga  bisa mempengaruhi kebijakan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdik. Pemerintahan yang seperti itulah yang disebut oligarki.

Pemerintahan oligarki tidak terpusat pada status sosial dan kekuatan politik yang dominan seperti yang diterapkan pada pemerintahan aristokrasi. Penekanan bentuk pemerintahan ini adalah bagaimana sekelompok orang tersebut mampu memberikan pengaruh pada kebijakan negara.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat, bukan satu atau beberapa orang. Pusat kekuasaan bukanlah kepala negara, pemegang jabatan atau kelompok yang mempunyai status sosial tinggi. Namun, kekuasaan beserta kebijakan yang dibuat dalam negaranya bersumber dari kepentingan seluruh rakyatnya. Konsep dari bentuk pemerintahan ini adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Pada dasarnya, demokrasi terbagi menjadi dua kategori yaitu:

  • Demokrasi langsung (direct democracy)

Pada demokrasi langsung, rakyat memerintah dirinya secara langsung tanpa perantara. Rousseau berpendapat bahwa negara yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan bentuk pemerintahan ini antara lain:

  • Jumlah warga negaranya kecil
  • Pemilikan atau kemakmuran harus dibagi secara rata
  • Masyarakatnya harus homogen dalam budayanya
  • Terpenuhinya masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian

Pada demokrasi langsung, kedaulatan akan terjadi. Bentuk pemerintahan ini diterapkan pada zaman pemerintahan Yunani. Namun, pada masa sekarang demokrasi langsung sangat tidak realistis untuk dilaksanakan terkait dengan masyarakat yang semakin heterogen.

  • Demokrasi perwakilan (representative democracy)

Pada negara yang menganut demokrasi langsung, pemerintahan tetap dipegang oleh rakyat. Rakyat terlibat penuh dalam mekanisme pemilihan pejabat atau parlemen melalui pemilihan umum. Sehingga rakyat tetap berkuasa untuk membuat kebijakan melalui wakil yang dipilih.

Mobokrasi

Mobokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang merupakan konotasi negative dari demokrasi. Rakyat memagang kedaulatan tetapi negara berjalan dengan situasi perang dan tidak ada satupun kesepakatan yang dibuat secara damai.

Demokrasi berpusat pada kepentingan rakyat. Namun, ketika secara individu banyak rakyat menginginkan kepentingannya didahulukan, maka akan berujung pada situasi chaos bahkan perang (bellum omnium contra omnes/perang semua lawan semua), maka dinamakan mobokrasi.

Teknokrasi

Teknokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana orang-orang yang mempunyai keahlian (teknis) juga bisa turut andil dalam pengambilan keputusan. Pemilihan tersebut berdasarkan dari orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Contohnya adalah insinyur dan ilmuan.

Kleptokrasi

Kleptokrasi dengan kata dasar “klepto” yang berarti mencuri. Kleptokrasi sendiri merupakan bentuk pemerintahan di mana pemegang kekuasaan mengambil atau mencuri uang negara.

Hal ini sering kita sebut sebagai korupsi. Kekayaan yang diambil dari negara, digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya. Apabila sebagian besar pejabat publik melakukan tindakan dalam arti korupsi, maka akan mendekatkan negara ke dalam bentuk pemerintahan kleptokrasi.

Oklokrasi

Oklokrasi erat kaitannya dengan anarkisme dan pemerintahan yang tidak legal. Terdapat kelompok yang memiliki kekuatan senjata dalam jumlah besar, sehingga rakyat yang lain menjadi takut. Contohnya saja dalam bentuk pemerintahan ini seperti negara Amerika Serikat dengan kelompok mafia yang menguasai dan mengendalikan negara secara inkonstitusional.

Plutokrasi

Pada negara dengan bentuk pemerintahan plutokrasi, negaranya dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai kekayaan. Tidak hanya menguasai sumber ekonomi dan politik, namun mereka juga menguasai sumber miter seperti persenjataan. Pada umumnya, negara dengan sumber daya alam melimpah berpotensi mengalami bentuk pemerintahan ini.

Bentuk Pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia

Indonesia mendeklarasikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. Namun, lambat laun Indonesia juga bisa dikatakan menganut oligarki maupun plutokrasi ketika banyak bangsawan dan rakyat kaya (pengusaha) memonopoli perekonomian di Indonesia.

Mobokrasi, di mana rakyat Indonesia saling serang untuk memeprtahankan kepentingannya masing-masing, contohnya banyak perang antar suku, maupun konflik masal yang berkedok agama.

Tidak bisa kita hindari, semakin jelas Indonesia juga sudah mengarah ke bentuk pemerintahan kleptokrasi, di mana para pejabat semakin banyak yang ketahuan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri.

Demikianlah tadi serangkaian penjelasan serta pengulasan secara lengkap kepada segenap pembaca terkait dengan pengertian bentuk pemerintahan menurut para ahli, macam, dan contohnya di Dunia serta yang sedang diberlakukan di Indonesia. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan, trimakasih.

Sumber Tulisan
  1. Sarundajang. 2012. Babak Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
  2. Syafiie. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT Refika Aditama
  3. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/02/jenis-kekuasaan-bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *