Pengertian Daerah Otonom, Tujuan, dan Contohnya

Diposting pada

Pengertian Daerah Otonom, Tujuan, dan Contohnya

Daerah otonom atau daerah yang biasa disebut sebagai Maura swatantra, adalah wilayah yang memiliki kekuasaan otonom. Di sistem pemerintahan Indonesia sendiri tidak lagi mengenal perbedaan antara daerah dengan otonom. Sejak dilaksanakan otonomi daerah, semua wilayah di Indonesia telah diberi hak untuk mengubah menjadi daerah otonom. Yaitu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sebagai penjelasan lebih lanjut, artikel ini akan menuliskan tentang pengertian daerah otonom, tujuan, dan contohnya.

Daerah Otonom

Otonomi merupakan asal kata dari autonomy yang merupakan rangkaian atas dua kata yaitu auto dan nomy. Auto berarti sendiri, dan nomy berasal dari kata nomos yang berarti sebagai urusan pemerintahan atau urusan dari rumah tangga. Oleh karena itu jika digabungkan menjadi otonomi, maka memiliki arti yaitu urusan pemerintahan sendiri. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang.

Di setiap bentuk-bentuk negara di dunia, pasti terdapat daerah otonom, tujuan dari wilayah ini secara konseptual juga untuk kepentingan masyarakatnya sendiri. Jadi, kalau masih bingung apa itu daerah otonom, bisa perhatikan penjelasan berikut.

Pengertian Daerah Otonom

Pengertian daerah otonom adalah wilayah yang secara desainnya bisa berdiri sendiri, memiliki batas wilayah tertentu, memiliki undnag-undang atau peraturan yang hanya berlaku bagi daerah tersebut tanpa keluar dari peraturan undang-undang pemerintah pusat.

Pengertian Daerah Otonom Menurut Para Ahli

Adapun definisi daerah otonom menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

  1. Ateng Syafiruddin

Otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian. Bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang memiliki pertanggungjawaban dalam mengelola daerahnya untuk lebih menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

  1. Sugeng Istianto

Pengertian dari otonomi daerah yaitu suatu hak dan kewajiban yang dilakukan pemerintah daerah, yang mana hak dan wewenang tersebut dilaksanakan untuk mengatur urusan rumah tangganya daerah sendiri.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah daerah yang menjalankan dan melaksanakan peraturan sendiri atau otonomi. Kemudian untuk otonomi daerah sendiri, merupakan aturan hak dan wewenang daerah dalam melaksanakan peraturan. Baca juga; Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UU

Di Indonesia, awalnya memiliki banyak perbedaan daerah otonom dengan daerah. Yang mana dapat kita ketahui bahwa daerah otonom kekuasaannya terdapat pada pemerintah daerah, sedangkan untuk daerah kekuasaannya berada pada pemerintah pusat.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah maka diantara kedua perbedaan tersebut, tak adalagi perbedaan. Daerah dan daerah otonom merupakan kedua pihak yang sama, mereka memiliki hak untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri tetapi tetap saja diatur oleh peraturan perundang-undangan pusat.

Tujuan Otonomomi

Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah :

  1. Untuk memberikan kewaspadaan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan yang ada di pemerintah di tingkat pusat sehingga proses pemerintah dalam pembangunan berjalan lancar.
  2. Agar pemerintahan tak hanya dijalankan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan dijalankan oleh daerah, yang juga memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kekuasaannya.
  3. Agar kepentingan umum sebuah daerah dapat dikelola dengan lebih baik karena setia daerah memiliki ciri tersendiri.

Contoh Daerah Otonom

Beberapa contoh yang bisa disebutkan sebagai daerah otonom, antara lain adalah sebagai berikut;

  1. Pengembangan daerah

Di daerah otonom yang pertama yaitu pemerintah atau pemimpin pada sebuah kota atau kabupaten hingga provisi yang memiliki hak untuk mengembangkan daerah masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah. Di setiap daerah yang menganut sistem otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan daerah mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain.

Disini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memantau dan mengembangkan daerah mereka, kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada pemerintah pusat. Pengembangan daerah sangat beebagai macam, mulai dari perbaikan infrastruktur di daerah, pengembangan wisata dan sarana prasarana daerah tersebut, dan sebagainya.

  1. Untuk menggunakan kurikulum daerah setempat

Kebijakan yang ada di daerah otonom bukan hanya infrastruktur saja, melainkan juga daerah otonom ini diterapkan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang pendidikan, Indonesia merupakan negara yang beragam dan berbagai macam budaya serta norma bermacam-macam untuk setiap daerah.

Sehingga pemerintah membuat kebijakan ini pada setiap daerah otonom agar berjalan dengan baik di setiap daerah. Pemerintah pusat membuat kebijakan ini agar setiap daerah menggunakan dan menambahkan kurikulum pendidikan daerah setempat, yang bertujuan agar siswa tidak hanya menerima pembelajaran umum saja, tetapi juga mengenal kearifan lokal.

  1. Menetapkan Upah Minimum Regional

Contoh dari daerah otonom berikutnya adalah penetapan upah minimum regional atau UMR.  UMR memiliki tujuan yaitu agar setiap masyarakat yang terdapat di daerah tersebut mendapatkan upah secara adil dan merata. Perlu diperhatikan juga, bahwa UMR di setiap daerah yang ada di Indonesia jumlahnya berbeda-beda.

UMR tersebut ditetapkan dengan survey dan perhitungan dari DPD. Dari DPD tersebut terdapat tim survey yang turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan pengamatan secara langsung.

  1. Penertiban pedagang kaki lima

Penertiban pedagang kaki lima masuk kedalam bagian otonomi daerah. Pemerintah hanya akan melakukan penertiban pedagang kaki lima apabila ada pedagang kaki lima menyalahi aturan dan melanggarnya. Bisa kita ambil contoh misalnya, pedagang kaki lima tersebut mengganggu pejalan kaki dan menyebabkan kemacetan. Penertiban ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus dengan cara pendekatan yang baik.

  1. Pajak yang diberlakukan di daerah

Di dalam otonomi daerah memberi beberapa kewenangan untuk daerah non pusat agar mengatur kebijakan mereka sendiri. Contoh pajak yang ada di kekuasaan daerah ini misalnya hanya diberlaku pada daerah itu saja. Pajak daerah yang dibentuk oleh warga setempat, ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah yang ada di daerah tersebut.

Demikianlah serangkaian penjelasan dan pengulasan atas materi pengertian daerah otonom menurut para ahli, tujuan, dan contohnya. Semoga melalui artikel ini bisa memberikan wawasan serta menambah pengetahuan bagi segenap pembaca sekalian.

Saya adalah lulusan Universitas Lampung Tahun 2022 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bercita-cita ingin menjadi dosen